KIB Dinilai Koalisi Cerdas

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 25 Juni 2022
KIB Dinilai Koalisi Cerdas

Siti Zuhro. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar, PPP, dan PAN sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai KIB merupakan koalisi yang cerdas dalam membangun sistem perpolitikan di Indonesia.

Baca Juga

Calon Presiden dari KIB Harus Lanjutkan Program Jokowi

“Dengan adanya KIB, maka politik kita berubah. Pemilu bukan sekadar untuk menang saja, tapi juga membangun perpolitikan yang sehat,” kata Siti di Jakarta, Sabtu (25/6).

langkah brilian Partai Golkar, PAN, dan PPP dalam membangun KIB perlu diapresiasi apalagi setelah adanya KIB, muncul koalisi-koalisi lainnya.

“Saya senang kemunculan KIB berdampak signifikan terhadap perpolitikan kita. Berdirinya KIB ini cerdas dan justru menjadi 'trigger' kemunculan koalisi-koalisi lainnya,” jelasnya dikutip ANTARA.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Muhammad Sarmuji mengungkapkan ada sejumlah alasan Partai Golkar mengusung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Pertama, kata Sarmuji, Partai Golkar meyakini kemampuan Airlangga Hartarto dapat menyelesaikan permasalahan politik identitas dampak Pemilu 2019 yang belum benar-benar mereda hingga sekarang.

Baca Juga

Ketua Bappilu Golkar Bantah KIB Usung Capres Jagoan Jokowi

Ia menyadari ada tantangan bangsa yang harus dijawab di mana pada Pilpres 2019 meninggalkan luka akibat politik identitas.

"KIB memiliki kesadaran bahwa politik identitas itu harus ditinggalkan apalagi masyarakat jenuh dengan politik identitas," kata Sarmuji.

Airlangga memiliki kapasitas yang lebih unggul dibanding bakal capres yang diusung partai lain. Sarmuji meyakini bahwa jika suatu saat nanti Airlangga menjadi presiden di Indonesia, dia akan menjadi solusi bagi berbagai aspek, mulai dari bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Ketua DPP PPP Syarifah Amelia mengungkapkan bahwa penentuan siapa yang akan diusung KIB pada Pilpres 2024 akan melalui musyawarah.

“Semua keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah dan sangat penting mengedepankan prinsip persamaan dan kebersamaan,” ujarnya.

Ia yakin sosok capres yang nanti akan diusung KIB pada Pilpres 2024 itu bisa membawa manfaat bagi bangsa dan negara. (*)

Baca Juga

Ketua DPR Wanti-wanti Adanya Perpecahan akibat Pemilu 2024

#Siti Zuhro #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan