Ketua DPR Wanti-wanti Adanya Perpecahan akibat Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Juni 2022
Ketua DPR Wanti-wanti Adanya Perpecahan akibat Pemilu 2024

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sambutan pada 'Kick Off Meeting' P20 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/6/2022). (ANTARA/Didik Suhartono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Atmosfer pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah terasa dari sekarang dengan pergerakan politik dari partai atau tokoh-tokoh. Selain itu, tahapan Pemilu 2024 juga sudah dimulai dengan ditandai peluncurannya oleh KPU RI, Selasa (14/6) lalu.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pemilu bukan merupakan ajang untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Pada tahun 1955, Presiden pertama Republik Indonesia Sukarno pernah memberi pesan pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran perjuangan kepartaian yang dapat memecah belah bangsa Indonesia," kata Puan di Jakarta, Rabu (15/6).

Baca Juga:

KIP Minta Penyelenggara Pemilu Kedepankan Keterbukaan Informasi

Puan mengaku dirinya sudah merasakan atmosfer Pemilu 2024 telah mendekati kekhawatiran yang pernah disampaikan oleh Bung Karno itu. Indikasi terhadap kekhawatiran itu, tambahnya, ialah mulai ada argumentasi yang mengarah pada polarisasi tidak sehat dalam berbagai diskusi tentang dinamika menuju Pemilu 2024 di ruang publik.

Hal itu disampaikan Puan saat menyampaikan sambutan dalam acara Peluncuran Tahapan Pemilu Tahun 2024, yang ditandai dengan Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 secara serentak se-Indonesia oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Dalam kesempatan itu, Puan mengajak seluruh elemen bangsa mengembalikan hakikat dan jati diri pemilu sebagai instrumen demokrasi yang berorientasi pada persatuan bangsa. Pemilu adalah arena kompetisi, bukan pertempuran di antara anak bangsa, tegasnya.

Baca Juga:

Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, Jokowi Ingin Indonesia Jadi Rujukan Dunia

Dia mengibaratkan hasil pemilu legislatif untuk menentukan "ketua kelas", "wakil ketua kelas 1", "wakil ketua kelas 2", dan seterusnya, di dalam gedung parlemen. Kemudian, para ketua dan wakil ketua kelas tersebut akan menjadi satu tim kerja untuk memusyawarahkan berbagai hal dan memutuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Sebagai proses demokrasi untuk memilih pemimpin, Puan mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu 2024, sehingga akan terpilih pemimpin dengan legitimasi kuat dari rakyat.

Dia juga mengimbau pesta demokrasi di Indonesia jangan sekadar mekanisme demokrasi dan rutinitas biasa.

"Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan perwujudan pengamalan sila ke-4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," jelas Puan, seperti dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Ketua DPR: Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 Bukti Tidak Ada Penundaan

#Puan Maharani #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Bagikan