Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan peluncuran tahapan tahapan Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Selasa (14/6). Hadir dalam acara tersebut salah satunya Ketua DPR Puan Maharani.
Puan Maharani saat memberi sambutan mengatakan, peluncuran tahapan pemilu adalah bukti tidak ada lagi ruang bagi wacana penundaan.
“Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ngulur, melainkan jelas dari awal sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali,” kata Puan.
Baca Juga:
Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, Jokowi Ingin Indonesia Jadi Rujukan Dunia
Setelahnya, Puan bersama pejabat negara lain dan penyelenggara pemilu sama-sama menyalakan sirine tanda dimulainya Tahapan Pemilu 2024 atau 610 hari menuju hari pemungutan suara.
Puan mengatakan, sejak awal DPR, pemerintah, KPU, dan banyak elemen masyarakat sudah berkomitmen bahwa di tahun 2024 Pemilu harus dilaksanakan. Namun, dia mengingatkan agar semua pihak tidak memandang pemilu di Indonesia sebagai sekadar mekanisme demokrasi.
“Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas 5 tahunan saja. Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” ujar Puan.
Kedudukan strategis tersebut, kata Puan, karena pemilu merupakan perwujudan pengamalan sila ke-4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Melalui pemilu, lanjut Puan, para pemimpin yang terpilih memperoleh legitimasi dari rakyat, merumuskan berbagai perundang-undangan yang diperlukan untuk mewujudkan perikehidupan yang berketuhanan, adil dan beradab, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga:
Patroli Siber Polisi di Tahapan Pemilu 2024, Akun Provokatif Bakal Diberi Peringatan
Selain itu, di era demokrasi modern, pemilu juga menjadi arena bagi rakyat untuk memilih para pemimpin eksekutif, mulai dari bupati/wali kota, gubernur, sampai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Dengan kedudukan strategisnya, hasil pemilu akan sangat menentukan wajah kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya untuk lima tahun ke depan,” ujar perempuan pertama yang menjabat ketua DPR ini.
“Di sisi lain, ibarat pisau bermata dua, penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, juga bisa menjadi bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.
Puan mengatakan, para pendiri bangsa pernah mengingatkan kepada bangsa ini tentang bahaya pemilu yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, justru bisa menjadi ajang demokrasi yang bisa memecah persatuan bangsa Indonesia.
“Pada tahun 1955, Presiden Republik Indonesia pertama Ir Sukarno pernah memberi pesan kepada kita. ‘Pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran perjuangan kepartaian yang dapat memecah belah bangsa Indonesia’,” kata cucu Bung Karno ini.
Hari-hari ini, Puan mengatakan, atmosfer Pemilu 2024 telah mendekati kekhawatiran yang pernah disampaikan oleh Bung Karno tersebut. Diskusi-diskusi di ruang publik tentang dinamika menuju Pemilu 2024 telah dan sangat diwarnai oleh argumentasi-argumentasi yang mengarah pada polarisasi tidak sehat di antara anak bangsa.
“Oleh karena itu, sebagai Ketua DPR-RI saya mengimbau kepada segenap elemen bangsa untuk mengembalikan hakikat dan jati diri Pemilu sebagai instrumen demokrasi, yang berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan sebaliknya. Pemilu adalah arena kompetisi, bukan pertempuran di antara anak bangsa,” tegasnya. (Pon)
Baca Juga:
Jokowi Dipastikan Tidak Hadir di Acara Pembukaan Tahapan Pemilu 2024
