Headline

Ketua Umum Syarikat Islam Tegaskan Kapolri Tito Sudah Minta Maaf

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 31 Januari 2018
Ketua Umum Syarikat Islam Tegaskan Kapolri Tito Sudah Minta Maaf

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis (kanan), Kadiv humas Polri Irjen Setyo Wasisto (kiri) (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Upaya tabayun atas pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dilakukan sejumlah ormas Islam. Salah satunya dari Syarikat Islam (SI) Indonesia. Melalui Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Hamdan Zoelva, hari ini sejumlah delegasi SI bertemu dengan Kapolri Tito.

Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyampaikan permintaan maaf atas video pidatonya yang menjadi polemik.

"Beliau mengatakan kalau memang ada yang kurang, ada yang salah, 'saya mohon maaf'. Beliau sampaikan begitu," kata Hamdan Zoelva di rumah dinas Kapolri, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (31/1).

Hamdan Zoelva bersama delapan petinggi DPP Syarikat Islam menemui Kapolri untuk meminta penjelasan mengenai video pidato Kapolri yang menjadi polemik. Hal itu dilakukannya untuk memahami maksud sebenarnya dari isi pidato itu.

"Tabayun, untuk mendapat klarifikasi terkait pernyataan Kapolri yang menjadi viral. Karena ini menjadi pembicaraan umat di kalangan 'grass root'," katanya.

Dari pertemuannya dengan Kapolri, diketahui bahwa ada pemenggalan durasi video yang tersebar di internet sehingga terjadi kesalahpahaman dalam memaknai video pidato Kapolri. Hamdan menambahkan, setelah mendapat penjelasan dari Kapolri, pihaknya bisa memahami bahwa tidak ada niat Kapolri untuk mengesampingkan ormas-ormas Islam di Indonesia.

Menurut Hamdan Zoelva sebagaimana dilansir Antara, video berisi pidato Kapolri itu merupakan pidato lawas yang disampaikan di Pondok Pesantren Annawawi, Serang, Banten dalam acara Nahdlatul Ulama pada 8 Februari 2017. Ponpes tersebut diketahui milik Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Maaruf Amin.

Adapun potongan pidato Kapolri yang menjadi kontroversi adalah sebagai berikut: Perintah saya melalui video konferens minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas, menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.

Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Para Kapolres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten/kota.

Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka itu bukan pendiri negara. Mau merontokkan negara malah iya, ya. Tapi yang sudah konsisten dari awal sampai hari ini, itu adalah NU dan Muhammadiyah.

Termasuk kami berharap hubungan antara NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak. Satu sama lainnya. Boleh beda pendapat, tapi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip, kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.(*)

#Hamdan Zoelva #Tito Karnavian #Ormas Islam
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Pemprov DKI Ingatkan Ormas Jangan Jadi 'Superhero' di Siang Bolong Saat Ramadan
Chico Hakim menambahkan bahwa tindakan main hakim sendiri berpotensi melanggar ketertiban umum
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 Februari 2026
Pemprov DKI Ingatkan Ormas Jangan Jadi 'Superhero' di Siang Bolong Saat Ramadan
Indonesia
PBNU Ungkap Pesan Prabowo: Indonesia Tak Boleh Ikut Arus yang Rugikan Palestina
Ketua Umum PBNU menegaskan Indonesia tetap konsisten membela Palestina usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
PBNU Ungkap Pesan Prabowo: Indonesia Tak Boleh Ikut Arus yang Rugikan Palestina
Bagikan