Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menegaskan bahwa para hakim konstitusi harus bersatu dan kompak dalam proses pemilihan Ketua MK yang baru.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva menyebut pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sarat muatan politis karena dilakukan setelah Ketua Umum PKB itu mendeklarasikan diri sebagai bakal cawapres bersama Anies Baswedan.

Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva menilai Pemerintah dan DPR perlu memuat penjelasan dan batasan terkait pasal penghinaan presiden di RKUHP untuk mencegah munculnya 'pasal karet'.

Usulan penundaan Pemilu 2024 hanya akan menguras energi bangsa yang tidak perlu.

Putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Menkumham yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum

Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva menilai gugatan Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA) terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tidak lazim.

Hal terpenting, menurut ketua umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfiziah Syarikat Islam ini, adalah disesuaikan dengan masa jabatan untuk jabatan yang dipilih melalui pemilu, yaitu presiden dan wakil presiden serta DPR, DPD, dan DPRD.

Hamdan merujuk pada Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013

"Presiden Republik Indonesia agar mempersona-non-gratakan Duta Besar Republik Prancis untuk Indonesia," jelas Hamdan yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Whatsapp diretas untuk melakukan tindak pidana penipuan, seperti yang dijelaskan pada laman Twitter @hamdanzoelva,

Pemerintah Pusat dapat menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)

Jokowi memiliki kuasa penuh apakah akan membeberkan nama calonnya atau tidak.

Ketua Umum Sarekat Islam Hamdan Zoelva mengutuk aksi terorisme yang dilakukan di Mapolrestabes Medan.

"Pemikiran Tjokro soal ketidakadilan ekonomi harus menjadi perhatian generasi milenial. Doktrin Pancasila tanpa ketidakadilan ekonomi maka sama saja," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.