Ketua MPR Desak Aparat Hindari Kekerasan dalam Konflik Pulau Rempang

MerahPutih.com - Konflik di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi sorotan berbagai pihak. Bentrok antara penduduk Pulau Rempang dan aparat keamanan pecah imbas masalah pengembangan kawasan ekonomi baru Proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang dan Galang.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak agar aparat kepolisian untuk tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan konflik Pulau Rempang.

"Meminta aparat kepolisian untuk tidak melakukan kekerasan dan menggunakan kekuatan berlebih terhadap masyarakat Rempang, tetapi dengan lebih mengedepankan pendekatan humanisme dan bersama pemerintah membuka ruang dialog untuk menciptakan win-win solution," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (18/9).

Baca Juga:

Pandangan Ganjar Terkait Konflik Rempang

Hingga kini, katanya, permasalahan antara pemerintah dengan masyarakat di Pulau Rempang masih belum usai, di antaranya belum semua masyarakat yang terdampak rencana Proyek Rempang Eco-City sepakat untuk direlokasi dari tempat tinggalnya.

Bamsoet menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yakni agar rencana pembangunan industri tersebut dilakukan tanpa harus menggusur warga setempat.

"Pemerintah dan aparat disarankan menyelesaikan seluruh proses penanganan masalah di Pulau Rempang dengan cara yang lembut, baik, dan tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah turun-temurun di sana, yakni sejumlah penawaran, baik hunian sementara, hunian tetap, hingga sertifikat hak milik (SHM)," lanjutnya, seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Baswedan Pimpin Demo di Rempang Batam

Pemerintah, menurutnya, harus menyosialisasikan secara jelas kepada masyarakat setempat terkait penawaran yang diberikan pemerintah.

Bamsoet menegaskan agar pemerintah mendengarkan keluhan dan pendapat masyarakat setempat terkait rencana pemerintah tersebut. (*)

Baca Juga:

Buru Buru Proyek di Pulau Rempang