Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, menjadi sorotan sejumlah pihak.
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menilai, konflik yang ada di Indonesia seperti di Rempang, dapat dihindari bila adanya mitigasi dari pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menjadi pembicara di forum kuliah kebangsaan FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (18/9). Dia menjawab pertanyaan dari seorang panelis yang merupakan mahasiswi UI, Della Azzahra.
Baca Juga:
Buru Buru Proyek di Pulau Rempang
Dalam pertanyaannya, Della menyinggung data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terkait meningkatnya jumlah konflik agraria dari 2017 kasus pada 2021 menjadi 2229 kasus pada 2022.
Ganjar merasa, jumlah kasus konflik agraria lebih dari yang dicatat oleh KPA. Pasalnya, Ganjar mengaku kerap menangani masalah konflik saat menjabat Gubernur Jawa Tengah.
"Dugaan saya kasusnya lebih banyak dari itu, bukan 212. Itu yang tercatat, terlaporkan, ter-cover oleh teman-tan media, dugaan saya lebih dari itu karena saya banyak menangani hal itu, minimal di kampung saya, belum lagi di Indonesia," ujarnya.
Menurut Ganjar, konflik agraria muncul akibat dari tak ada mitigasi yang dibuat. Selain itu, kata dia, tak ada rasa hormat terhadap hak warga sehingga memicu konflik agraria.
"Ini pengalaman saya, kenapa konflik itu muncul? Pada saat sebuah pekerja ingin dilaksanakan, satu sangat jarang kita melakukan mitigasi apa yang akan terjadi. Kedua, bagaimana kita penghormatan terhadap hak mereka," ungkapnya
Ganjar lantas menceritakan pengalamannya saat menangani proyek jalan tol yang hendak dibuat di Jateng. Saat itu, proyek jalan tol akan dibangun melewati perkampungan warga. Ia pun meminta agar proyek tersebut tidak melintasi pemukiman.
"Saya bilang, apakah Anda tidak memitigasi, bahwa kalau dibuat lurus jaraknya lebih pendek, tetapi itu akan memotong sekian kampung dan rumah. Anda sudah analisis konfliknya seperti apa? 'Pak ganjar punya usulan?' Punya, bagaimana kalau kemudian kita berputar jalannya melalui ruang yang lebih kosong," kata Ganjar menirukan percakapannya saat itu.
Baca Juga:
Komnas HAM Gelar Investigasi di Sekolah Terdampak Konflik Pulau Rempang
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini pun berdebat dengan pihak terkait termasuk menteri, agar pembangunan jalan tol tidak melintasi pemukiman. Hingga akhirnya, proyek tersebut tak melintasi pemukiman warga, melainkan melingkar melewati laut.
Kemudian Ganjar menyinggung konflik agraria yang terjadi di Rempang. Menurutnya, masalah itu tak akan terjadi bila ada mitigasi yang dilakukan.
"Itu tanahnya siapa. Ini tanahnya enggak ada sertifikatnya, gimana sertifikatnya sudah beres (atau) belum. Program sertifikasi kan baru jalan pada pemerintahan ini saja. Mitigasi itulah yg kemudian penting untuk mencegah," imbuhnya.
Lebih lanjut Ganjar mendorong kepada sejumlah menteri terkait, seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perdagangan, hingga Menteri Investasi agar dapat merekrut karyawan tak berlatar pendidikan insinyur belaka.
"Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan, jelaskan dulu, kadang pemerintah tidak mau," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Jokowi Didesak Lindungi Rakyat dan Tanah di Pulau Rempang
