Jokowi Didesak Lindungi Rakyat dan Tanah di Pulau Rempang
Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi. (Foto: MP/Ponco)
MerahPutih.com - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Razi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk selesaikan Konflik di Pulau Rempang.
"Presiden Jokowi Harus Selesaikan Konfik di Rempang yang berpihak pada rakyat,” tegas Fachrul Razi dalam keterangannya, Sabtu (16/9).
Baca Juga:
Konflik Pulau Rempang, Kajari Batam Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah
Senator asal Aceh ini mengingatkan Presiden Jokowi agar melindungi rakyatnya dan sumber daya alam yang ada di Rempang.
"Negara harus hadir melindungi rakyat di Rempang. Presiden jangan lupa kalimat: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujarnya.
Artinya, kata dia, Jokowi harus melindungi rakyat dan tanah ulayat di Rempang. Pun melindungi kekayaan alam yang ada di Rempang untuk rakyat di Rempang.
Fachrul Razi menekankan selama ini DPD RI telah bersuara dalam memperjuangkan tanah ulayat, agar benar-benar dilindungi oleh negara agar tidak dikuasai oleh swasta.
“DPD RI akan terus kritis melindungi tanah ulayat agar dinikmati oleh rakyat, dan selalu mengingatkan penting nya tanah ulayat sebagai perintah Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi adat istiadat dan budaya Indonesia,” tegasnya.
Baca Juga:
Komisi IX DPR Desak Pemerintah Terjunkan Tim Trauma Healing di Pulau Rempang
Fachrul Razi mengingatkan Presiden Jokowi bahwa kasus di Rempang adalah fenomena gunung es yang juga terjadi di seluruh Indonesia.
"Negara harus hadir melindungi tanah ulayat. Presiden harus melindungi rakyat di Rempang, bukan berpihak pada swasta,” jelas dia.
Dia juga mengecam kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat Rempang.
"Presiden harus hentikan kekerasan, jangan biarkan pelanggaran HAM terjadi,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Konflik Pulau Rempang, Djohar Arifin: Masyarakat Melayu Berduka
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Polda Metro Gelar Perkara Khusus Tunjukkan Ijazah Asli, Jokowi: soal Maaf Urusan Pribadi