Komisi IX DPR Desak Pemerintah Terjunkan Tim Trauma Healing di Pulau Rempang

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 15 September 2023
Komisi IX DPR Desak Pemerintah Terjunkan Tim Trauma Healing di Pulau Rempang

Petugas pengamanan membentuk barikade untuk mendorong aksi massa unjuk rasa di sekitar Kantor BP Batam, Senin (11/9/2023). ANTARA/Yude

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan dan Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, didesak agar mengkoordinasikan pengiriman tim trauma healing untuk memberikan terapi pada anak-anak korban kericuhan di Rempang, Batam.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memperhatikan kesehatan mental anak-anak di lokasi kericuhan dengan mengirimkan tim penanganan trauma.

Baca Juga:

Konflik Pulau Rempang, Djohar Arifin: Masyarakat Melayu Berduka

"Mereka merasakan betul kepulan asap gas air mata di sekolah-sekolah mereka. Jangan sampai kejadian tersebut menimbulkan persoalan kesehatan mental di kemudian hari," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (15/9).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, trauma yang berkepanjangan akan berdampak buruk bagi kesehatan psikologis seperti PTSD dan gangguan kecemasan.

"Anak-anak punya ingatan yang kuat dalam merekam sesuatu. Jangan sampai mereka tumbuh dan berkembang dengan ingatan akan kekerasan," ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar pemerintah menarik pasukan yang ditempatkan di Rempang. Kericuhan yang terjadi di Rempang, menjadi bukti bahwa penggunaan aparat disertai penggunaan kekerasan tidak menyelesaikan masalah.

Baca Juga:

Panglima TNI Turunkan PM Guna Cegah Prajurit Terlibat di Pulau Rempang

"Kapolri harus menarik pasukan dan mengevaluasi penanganan unjuk rasa Rempang," imbuhnya.

Netty mengingatkan, jangan sampai karena ada kepentingan tertentu kehadiran aparat di Rempang, justru menjadi pemicu kericuhan.

Pemerintah diminta menggunakan cara-cara persuasif melalui dialog yang lebih intens kepada warga Rempang.

"Hentikan penggunaan aparat dan gas air mata karena justru akan membuka ruang konflik yang lebih luas" pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

BP Batam Siapkan Uang Sewa bagi Warga Rempang

#Pemerintah RI #Rawan Konflik #Batam #Komisi X DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Komisi X DPR meminta batas waktu konsumsi MBG disampaikan. DPR ingin adanya label di informasi itu.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Bareskrim Bongkar Sarang Narkoba Klub Malam HH Club Planet 3.0 Batam, 32 Orang Diciduk
Bareskrim Polri menggerebek klub Malam HH Club Planet 3.0 Batam. Sebanyak 32 orang diamankan, barang bukti narkoba disita
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Bareskrim Bongkar Sarang Narkoba Klub Malam HH Club Planet 3.0 Batam, 32 Orang Diciduk
Indonesia
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Polemik komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS menuai sorotan DPR. Ingatkan pentingnya menjaga etika profesi, empati, dan tanggung jawab moral
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Pembahasan mengenai URI belum pernah dilakukan bersama DPR.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Indonesia
Komisi X DPR Ingatkan MPLS 2026 Harus Bebas Perploncoan dan Perundungan
Anggota Komisi X DPR RI Dedi Wahidi meminta pelaksanaan MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 bebas dari perploncoan, kekerasan, dan perundungan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Komisi X DPR Ingatkan MPLS 2026 Harus Bebas Perploncoan dan Perundungan
Bagikan