Soffi Amira
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR , Lalu Hadrian Irfani, merespons peluncuran Buku Sejarah Indonesia yang baru dengan mengajak masyarakat untuk membaca secara cermat dan menelaah isi buku tersebut. Publik juga dipersilahkan untuk memberikan kritik dan saran.
Menurut Lalu Hadrian, kehadiran buku sejarah baru merupakan bagian penting dari upaya memperkaya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap perjalanan bangsa Indonesia.
Jadi, ia mempersilakan publik, akademisi, sejarawan, maupun pemerhati pendidikan untuk memberikan kritik dan saran secara terbuka.
“Silakan masyarakat membaca dan menelaah Buku Sejarah Indonesia yang baru. Jika ada kritik, masukan, atau catatan, itu justru penting sebagai bagian dari proses penyempurnaan,” ujar Lalu Hadrian, Senin (15/12).
Baca juga:
Roy Suryo Cs Merasa Dikriminalisasi setelah Bikin Buku yang Singgung Masa Lalu dan Pendidikan Gibran
Ia menegaskan, apabila dalam buku tersebut ditemukan kesalahan data, kekeliruan penulisan, atau penafsiran sejarah yang kurang tepat, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, wajib melakukan revisi.
“Kesalahan dalam penulisan buku adalah hal yang wajar. Tidak ada karya yang sepenuhnya sempurna. Karena itu, pemerintah tidak perlu malu untuk melakukan revisi jika memang ditemukan kekeliruan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian menilai sikap terbuka terhadap kritik merupakan cerminan tata kelola kebudayaan dan pendidikan yang sehat.
Revisi buku sejarah, menurutnya, justru menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan narasi sejarah yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Baca juga:
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
“Yang terpenting adalah keberanian untuk memperbaiki. Buku sejarah harus menjadi rujukan yang mendidik, bukan sekadar dokumen yang dipertahankan meski terdapat kesalahan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global", Minggu (14/12/2025). Buku itu disusun dalam 10 jilid oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon mengatakan, 10 jilid tersebut tidak dimaksudkan untuk menuliskan sejarah Indonesia secara menyeluruh, melainkan sebagai ringkasan perjalanan bangsa dari masa prasejarah hingga era Reformasi. (Pon)
