Komnas HAM Gelar Investigasi di Sekolah Terdampak Konflik Pulau Rempang

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 16 September 2023
Komnas HAM Gelar Investigasi di Sekolah Terdampak Konflik Pulau Rempang

Tim Komnas HAM saat mendatangi SMP Negeri 22 Batam di Tanjung Kertang. (ANTARA/Yude)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi dan verifikasi laporan terkait adanya korban siswa saat bentrokan warga dengan petugas gabungan pada proses pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City di Tanjung Kertang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (7/9).

Komisioner Komnas HAM yang diterjunkan ke Rempang sebanyak enam orang. Tim langsung menuju SMP Negeri 22 Batam dan SD Negeri 24 Galang, yang mana siswanya ada yang menjadi korban gas air mata pada saat kejadian.

Baca Juga:

Jokowi Didesak Lindungi Rakyat dan Tanah di Pulau Rempang

"Kami akan melihat dan memverifikasi kejadian tanggal 7 (September 2023), serta dampaknya pada para siswa yang kami ketahui dari media massa. Selain itu kami juga mendapat laporan dari masyarakat, bahwa banyak siswa SMP dan SD terkena gas air mata. Hal ini menimbulkan traumatik kepada siswa," ujar Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo di Batam Kepulauan Riau, Sabtu.

Dia menjelaskan pada kasus tersebut pihaknya sudah mendapat penjelasan langsung dari kepala sekolah maupun guru yang mengajar di sekolah tersebut.


"Setelah mendapatkan penjelasan langsung dari kepala sekolah dan guru, nanti kami akan mendiskusikan dan membicarakan dengan Kepolisian terhadap tindakan yang dilakukan. Apakah ini dibenarkan sesuai SOP (standar operasional prosedur), apakah ini ada pelanggaran, ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut," kata dia.

Baca Juga:

Konflik Pulau Rempang, Kajari Batam Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah

Sementara, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina mengatakan, terkait trauma healing yang sudah diberikan oleh pihak Kepolisian, menurutnya belum cukup memastikan apakah siswa tersebut bisa terobati atau tidak, karena untuk memberikan trauma healing itu tidak cukup hanya satu kali.

Tidak cukup hanya dengan melihat apakah mereka sudah tertawa, ceria, dan beraktivitas seperti biasa. Karena yang terdampak saat kejadian itu tidak sedikit.

"Terlalu cepat trauma healing kalau hanya satu kunjungan. Memang belum terlihat saat ini di permukaan, tapi saya yakin psikolog bisa mengetahui bagaimana penanganan trauma. Jadi tidak sekali saja, harus melakukan asesmen mendalam oleh lembaga yang memiliki peran memberikan trauma healing," kata dia. (*)

Baca Juga:

Komisi IX DPR Desak Pemerintah Terjunkan Tim Trauma Healing di Pulau Rempang

#Batam #Sekolah #Komnas HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta Polri memperkuat keamanan siber untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
Muhaimin Ingin Sekolah Umum Contoh Sekolah Rakyat, Memetakan Talenta
Pada akhir Oktober 2025 nanti, pemerintah menargetkan ada 165 Sekolah Rakyat yang berdiri di seluruh Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Oktober 2025
Muhaimin Ingin Sekolah Umum Contoh Sekolah Rakyat,  Memetakan Talenta
Indonesia
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencari solusi
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Berita Foto
Pemerintah dan Operator Siapkan Diskon Tiket Pesawat Libur Akhir Tahun
Suasana pesawat Garuda Indonesia saat menaikkan penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Jum'at (26/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 26 September 2025
Pemerintah dan Operator Siapkan Diskon Tiket Pesawat Libur Akhir Tahun
Indonesia
Pramono Targetkan 6.654 Ijazah Bakal Diputihkan Tahun ini, Banyak Siswa yang Terjerat Masalah Biaya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan 6.654 ijazah diputihkan tahun ini.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Pramono Targetkan 6.654 Ijazah Bakal Diputihkan Tahun ini, Banyak Siswa yang Terjerat Masalah Biaya
Indonesia
Siswa SMAN 15 Jakarta Keracunan usai Santap MBG, 3 Orang Masuk Rumah Sakit
7 siswa SMAN 15 Jakarta mengalami keracunan usai menyantap MBG. Lalu, tiga orang dilarikan ke rumah sakit. BGN pun membenarkan kabar tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Siswa SMAN 15 Jakarta Keracunan usai Santap MBG, 3 Orang Masuk Rumah Sakit
Indonesia
Sekolah Garuda Bisa Diakses Anak Dari Keluarga Miskin, Menengah dan Mampu, Syaratnya Berprestasi
Sekolah Garuda ditujukan untuk mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di kancah global dan masuk ke perguruan tinggi ternama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Sekolah Garuda Bisa Diakses Anak Dari Keluarga Miskin, Menengah dan Mampu, Syaratnya Berprestasi
Indonesia
Komnas HAM Sebut Restorative Justice tak Boleh Dipakai untuk Kasus HAM Berat dan TPKS
Komnas HAM menyebut restorative justice tak boleh dipakai untuk kasus HAM berat dan TPKS.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Komnas HAM Sebut Restorative Justice tak Boleh Dipakai untuk Kasus HAM Berat dan TPKS
Indonesia
BGN Tanggapi Surat Madrasah Brebes soal Risiko MBG, Sebut Kualitasnya Diawasi Ketat
Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi angket Madrasah di Brebes soal risiko MBG. Mereka menjamin bahwa kualitasnya sudah diawasi ketat.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
BGN Tanggapi Surat Madrasah Brebes soal Risiko MBG, Sebut Kualitasnya Diawasi Ketat
Bagikan