Ketua MK Anwar Usman Dicopot, Gibran Hormati Keputusan MKMK
Bakal cawapres KIM Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan amar putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.
"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (7/11).
"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.
Baca Juga:
PDIP Sebut Putusan MKMK Singkirkan 1 Babak Drama di Pemilu 2024
Adik ipar Presiden Jokowi ini dipecat karena pelanggaran etik dalam Putusan MK Nomor 90 yang mengubah syarat capres-cawapres. Tak hanya memecat Anwar Usman dari posisi Ketua MK, MKMK juga memberikan sanksi kepadanya untuk tak lagi menyidang perkara pemilu. Baik itu pilpres maupun pilgub, pilwalkot, dan pilbup.
Bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka buka suara dengan menyebut pihaknya menghormati apa yang telah diputuskan MKMK.
"Ya kita hormati saja (pemecatan Ketua MK), keputusan yang ada di sana harus kita hormati," ujar Gibran, Rabu (8/11).
Baca Juga:
Sikapi Putusan MKMK, TKN Ucap Syukur Upaya Penjegalan Gibran Gagal
Ditanya apakah putusan pemecatan Ketua MK tersebut dapat memengaruhi elektabilitasnya sebagai cawapres, Gibran enggan berkomentar dan memilih bergegas masuk ke dalam ruang kerjanya.
Diketahui, atas keputusan MK terkait syarat usia capres-cawapres, Gibran Rakabuming bisa maju sebagai di calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Hamdan Zoelva Dorong Hakim Konstitusi Kompak Pilih Ketua MK Baru
Bagikan
Berita Terkait
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan