PDIP Sebut Putusan MKMK Singkirkan 1 Babak Drama di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 08 November 2023
PDIP Sebut Putusan MKMK Singkirkan 1 Babak Drama di Pemilu 2024

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira saat Rapat Kerja dengan Mendikbudristek RI. Foto: Vidhy/nr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman bersalah melakukan pelanggaran etik berat terkait putusan soal syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga, paman Gibran Rakabuming tersebut dipecat dari jabatan Ketua MK.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Pareira mengatakan putusan MKMK tersebut telah mengakhiri drama menuju Pemilu 2024. Akhir dari drama tersebut terlihat dari diberhentikannya Anwar Usman sebagai pimpinan MK.

Baca Juga:

Sikapi Putusan MKMK, TKN Ucap Syukur Upaya Penjegalan Gibran Gagal

“Keputusan MKMK ini paling tidak sudah menyelesaikan satu babak "drama" menuju Pemilu 2024, yaitu memutuskan salah seorang "aktor drama" ini untuk keluar dari arena permainan karena melanggar kode etik,” kata Andreas dalam keterangannya, Rabu (8/11).

Andreas menilai MKMK telah menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, dia menyebut dicopotnya Anwar Usman dari kursi ketua MK adalah konsekuensi paling tepat atas penggaran berat kode etik berat.

“MKMK telah menjalankan tugasnya dan memutuskan Ketua MK, Anwar Usman, melakukan penggaran berat kode etik dengan konsekuensinya AU dipecat dari MK,” ujarnya.

Meskipun MKMK tidak masuk ke ranah putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 karena bersifat final dan mengikat, namun Andreas menyebut Anwar Usman dalam proses pengambilan keputusan perkara tersebut telah membuka ruang intervensi.

Baca Juga:

Ganjar Tanggapi Hasil Putusan MKMK

“Persoalan ini adalah bagian dari pelanggaran etika oleh Anwar Usman, tetapi bagi publik terutama para ahli hukum, siapa yang melakukan intervensi?,” ucap Andreas.

Menurutnya, keputusan MKMK telah melegalisasi keputusan MK tentang batas usia capres-cawapres, sekaligus memberikan kesempatan bagi Gibran Rakabuming maju sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Kendati demikian, Andreas mempertanyakan siapa aktor intelektual di balik intervensi dalam putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga melanggengkan Gibran menjadi kontestan pilpres.

“Tetapi menjadi pertanyaan soal legitimasi berkaitan dengan ruang intervensi yang dibuka oleh Anwar Usman. Pertanyaannya, siapa yang mengintervensi proses ini?,” kata Andreas. (Pon)

Baca Juga:

MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Etik Berat, Diberhentikan dari Ketua MK

#PDIP #Prabowo Subianto #Gibran Rakabuming #DPP PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Baznas Bantah Biayai Penerbitan Buku Islam Ala Prabowo Pakai Dana ZIS
Baznas RI menegaskan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tidak digunakan dalam penerbitan buku Islam Ala Prabowo.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
Baznas Bantah Biayai Penerbitan Buku Islam Ala Prabowo Pakai Dana ZIS
Indonesia
Presiden Prabowo Mau Semua WNI Punya Rekening Bank di BRI atau BSI
Presiden Prabowo Subianto minta seluruh WNI memiliki rekening baru melalui BRI dan BSI.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
Presiden Prabowo Mau Semua WNI Punya Rekening Bank di BRI atau BSI
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Filosofi Rusia-Indonesia Bertemu di Pidato Prabowo: Gotong Royong = Odin v Pole ne Voin
Presiden Prabowo Subianto di EEF 2026 mengaitkan pepatah Rusia Odin v pole ne voin dengan filosofi gotong royong Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 04 September 2026
Filosofi Rusia-Indonesia Bertemu di Pidato Prabowo: Gotong Royong = Odin v Pole ne Voin
Indonesia
Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi di Indonesia ke Perusahaan Rusia
Presiden Prabowo Subianto mengundang perusahaan Rusia berinvestasi di 138 blok eksplorasi energi Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 03 September 2026
Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi di Indonesia ke Perusahaan Rusia
Indonesia
'Maksi Bareng' di Vladivostok, Prabowo Minta Maaf ke Putin Absen Saat Perayaan Hari Nasional Rusia
Presiden Putin menyambut hangat kehadiran Prabowo sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum (EEF) ke-11.
Wisnu Cipto - Kamis, 03 September 2026
'Maksi Bareng' di Vladivostok, Prabowo Minta Maaf ke Putin Absen Saat Perayaan Hari Nasional Rusia
Indonesia
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Hambalang, Bahas Rumah Layak Huni dan Terjangkau
Presiden RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah menteri ke Hambalang. Hal itu membahas rumah layak huni bagi masyarakat.
Soffi Amira - Selasa, 01 September 2026
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Hambalang, Bahas Rumah Layak Huni dan Terjangkau
Indonesia
Jawab Kritik Kabinet Gemuk, Prabowo Bandingkan Timor Leste Lebih Kecil dari Bogor Punya 28 Menteri
Presiden Prabowo menanggapi kritik kabinet gemuk membandingkan dengan Timor Leste yang luasnya lebih kecil dari Bogor punya 28 menteri
Wisnu Cipto - Senin, 31 Agustus 2026
Jawab Kritik Kabinet Gemuk, Prabowo Bandingkan Timor Leste Lebih Kecil dari Bogor Punya 28 Menteri
Bagikan