Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2018.
Berdasarkan data kepatuhan LHKPN para pejabat negara di tingkat legislatif pada 2018, dari unsur MPR ada dua pejabat negara yang wajib lapor. Namun, baru satu orang yang melaporkan harta kekayaannya yakni Wakil Ketua MPR, EE Mangindaan.
"Yang sudah melaporkan itu EE Mangindaan. (yang belum lapor) kan ada Ketua MPR kan, jadi udah tau kan itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur LHKPN KPK, Kunto Ariawan saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1).
Semantara di DPR, terdapat 536 pejabat yang wajib lapor. Dari jumlah tersebut baru 21,42 persen yang menyerahkan LHKPN ke KPK pada 2018.
Sedangkan dari unsur DPD ada 57,5 persen dari 80 wajib lapor yang patuh menyetorkan LHKPN dan di DPRD baru 28,77 persen dari 15.229 yang lapor harta kekayaan.
Menurut Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, ada penurunan kepatuhan anggota DPR dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, 98 persen anggota DPR patuh melaporkan harta kekayaan.
"DPR agak mengejutkan kita, karena dulunya baik, udah 98 persen kalau engga salah dulu, dan kita bongkar di LHKPN elektronik di DPR baru 21 persen saat ini. Ini dugaan kita, apa udah mau selesai, atau mereka nunggu pas nyaleg lewat KPU," tandas Pahala.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dua Puteri Indonesia Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih dan Lawan Hoaks
