Kelompok Masyarakat Ini Dapat Prioritas Vaksin COVID-19

Merahputih.com - Pemerintah Indonesia menyebut akan memulai vaksinasi COVID-19 di November mendatang. Ada tiga kandidat vaksin yang akan datang dalam waktu dekat yaitu, Cansino, Sinovac, dan G42 atau Sinophram.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto akan memprioritaskan vaksin COVID-19 pada kelompok tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI atau Polri, dan seluruh tenaga pendidik.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Tempat Penyimpangan 300 Juta Vaksin COVID-19

Terawan juga menegaskan bahwa para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh pemerintah, termasuk di dalamnya masyarakat peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.

"Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah," ujar Menkes Terawan dalam keteranganya, Senin (12/10).

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta untuk menyampaikan kepada publik soal biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya.

Saat ini Kementerian Kesehatan telah menyiapkan program vaksinasi COVID-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas

Terawan menguraikan bahwa persiapan detail untuk program vaksinasi ini terus dilakukan dengan prioritas para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan COVID-19.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan program vaksinasi COVID-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas.

Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19.

“Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedic, pelayanan public, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik,” kata Menkes Terawan.

Baca Juga:

Darurat COVID-19, Produksi Vaksin Sinovac Bio Farma Bisa Dipercepat

Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya. (Knu)