Kebijakan Asimilasi Picu Ketakutan di Masyarakat, Yasonna Layak Diberi Kartu Merah

MerahPutih.com - Pengamat kepolisian Neta S Pane menilai, kebijakan asimilasi bagi ribuan tahanan terbukti menimbulkan masalah baru. Pasalnya, sebagian dari mereka melakukan kejahatan lagi yang membuat resah masyarakat saat pandemi COVID-19.

Menurut Nete, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly layak diberikan 'kartu merah' karena mempelopori program tersebut. Menkumham tak cukup minta maaf ke Polri dan masyarakat, tapi dia juga harus dicopot Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Ketua MPR Angkat Suara Sejumlah Napi Asimilasi Kembali Berulah saat PSBB

"Karena sudah membuat keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat menjelang Ramadan dan lebaran," kata Neta kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (21/4).

Neta melanjutkan, akibat program Yasonna itu, tugas jajaran kepolisian sejak dua Minggu terakhir terlihat kian berat dan rumit. Selain mewaspadai sebaran wabah Corona di berbagai daerah kepolisian harus mewaspadai aksi kriminal dari para napi yang dibebaskan Menkumham, dengan alasan wabah corona.

"Sebab sudah banyak kasus di berbagai daerah yang melaporkan para napi yang dibebaskan itu berulah lagi dan melakukan tindak kriminal," jelas Neta.

Ia melihat kasus kejahatan terbanyak berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Neta menyebut, jjajaran kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya hrs mencermati situasi kamtibmas di Jabodetabek akhir-akhir ini.

Sebab belakang aksi pencurian dan perampokan cukup marak di wilayah hukum Jabodetabek. Ini disebabkan di wilayah ini cukup banyak golongan menengah bawah bermukim.

"Selain itu cukup banyak warganya yang mencari penghasilan sebagai buruh harian, bekerja di sektor informal yang penghasilannya tidak tetap, buruh di sektor industri," terang Neta.

Baca Juga

Bawaslu Ingatkan Warga Korban COVID-19 Waspadai Bantuan Politis dari Kepala Daerah Petahana

Presidium Indonesia Police Watch ini mengingatkan, menjelang Ramadan dan lebaran angka kriminal di Jabodetabek memang cenderung meningkat. Dengan makin sulitnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat menengah bawah di tengah wabah Corona kondisi sosial ekonomi kian sulit lagi, sehingga otomatis memberi kontribusi besar bagi meningkatnya angka kriminal.

"Jadi bisa disimpulkan, meningkatnya aksi kriminal belakangan ini bukanlah kejadian biasa tapi akibat dampak dari wabah korona yang kemudian ditambah lagi akibat ulah Menkumham yang melepaskan para napi dari lapas," imbuh Neta.

Akibatnya semua beban ini hrs ditanggung Polri, khususnya Polda metro jaya.

"Sebab, selain harus mengamankan anggotanya dari virus Corona, polri juga harus mengamankan PSBB agar virus Covid 19 tidak makin meluas," tutup Neta.

Sementara, Yasonna Laoly memberikan pengarahan kepada jajarannya atas sikap masyarakat yang mengeluhkan kebijakan asimilasi dan integrasi COVID-19.

Menurut polikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, keluhan muncul akibat sejumlah kasus pengulangan tindak pidana oleh warga binaan yang dibebaskan lewat kebijakan tersebut.

Yasonna meminta seluruh jajarannya meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan. Hal itu disampaikannya ketika memberikan pengarahan secara online terhadap seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham.

Ke depan, semua warga binaan kasus pencurian yang akan mendapat program asimilasi harus dipantau lagi rekam jejaknya. Tak hanya dengan kepolisian, Yasonna juga meminta jajarannya membangun koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Selain itu, lengkapi juga administrasi warga binaan yang dibebaskan dengan baik dan juga database pasca-asimilisi Covid-19 agar koordinasi bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Baca Juga

Berulah Lagi, Napi Asimilasi yang Dibebaskan Menteri Yasonna Kini Diawasi Polisi

Kemudian, dia menginginkan jajarannya melakukan evaluasi dan peningkatan pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan lewat asimilasi dan integrasi.

Menurutnya, upaya ini berperan penting dalam menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.

“Apabila ada yang tidak benar, jangan diberikan asimilasi, karena dapat merusak marwah dari program ini," kata dia. (Knu)