Geser Posisi Yasonna, Menkumham Supratman Jawab Isu Pengurangan Menteri PDIP

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 19 Agustus 2024
Geser Posisi Yasonna, Menkumham Supratman Jawab Isu Pengurangan Menteri PDIP

Menkumham Supratman Andi Agtas. (Dok. YoutTube Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menepis anggapan bahwa pergantian posisi bernuansa politis. Supratman Andi Agtas menggantikan Yasonna Laoly yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang tengah berseberangan dengan Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada masalah, itu kan kewenangan hak prerogratif presiden. Jadi tidak ada dikotomi partai pemerintah dan lain-lain,” ungkap Supratman kepada wartawan di Istana Negara, Senin (19/8).

Supratman juga mengaku telah berkomunikasi dengan Yasonna sebelum reshuffle ini. "Saya berteman baik dengan Pak Yasonna," kata mantan ketua Badan Legislasi DPR itu.

Supratman tak mempersoalkan adanya perbedaan partai antara dirinya dan Yasonna. Supratman merupakan kader Gerindra, sementara Yasonna merupakan kader PDIP.

Baginya, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Dia mengakui mendapat tugas khusus di awal masa jabatannya.

Baca juga:

Profil dan Harta Supratman Andi Agtas, Menkumham Pengganti Yasonna Laoly

"Bapak Presiden mengingingkan itu dilakukan harmonisasi dan itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan tumpang tindihnya suatu peraturan perundangan-undangan," jelas dia.

Supratman menjelaskan prioritas pertamanya nanti ketika menjabat sebagai Menkumham adalah melakukan reformasi di bidang hukum. Dia melihat masih ada tumpang tindih aturan satu undang-undang dengan yang lain.

Sebagai kader Gerindra, dia mengatakan presiden terpilih yang juga Ketua Umumnya, Prabowo Subianto hanya berpesan supaya menjaga terus Indonesia dan tak melakukan perbuatan tercela selama menjabat sebagai menteri.

"Itu jadi tugas yang akan kami jalankan," tutup Supratman. (Knu)

#PDIP #Yasonna Laoly #Menkumham #Supratman Andi Agtas #Presiden Jokowi #Presiden Joko Widodo #Reshuffle Kabinet
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkum Supratman Tunggu Salinan Keppres untuk Bebaskan Ira Puspadewi Cs
Menkum menegaskan bahwa rehabilitasi adalah hak istimewa (prerogatif) yang dimiliki oleh seorang presiden
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 November 2025
Menkum Supratman Tunggu Salinan Keppres untuk Bebaskan Ira Puspadewi Cs
Indonesia
RUU Pengelolaan Ruang Udara Disahkan, Menkum: Selama Ini Pelanggaran Hanya Kena Sanksi Administratif
Menkum Supratman Andi Agtas menilai pengesahan RUU Pengelolaan Ruang Udara penting, karena belum ada dasar hukum tegas terkait pelanggaran udara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
RUU Pengelolaan Ruang Udara Disahkan, Menkum: Selama Ini Pelanggaran Hanya Kena Sanksi Administratif
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Bagikan