Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Reshuffle kabinet jelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin menuai kritik dari PDIP, khususnya terkait pergantian Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Posisi Menkumham yang sebelumnya dijabat kader PDIP Yasonna Laoly, kini diisi eks anggota DPR yang juga politikus dari Gerindra Supratman Andi Agtas.
Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat menduga penggantian Menkumham dilakukan agar Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di bawah kendali Jokowi. Pasalnya, lanjut dia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki wewenang untuk mengesahkan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat.
"(Jokowi) mengontrol ya. Karena sebelum 20 Oktober hampir semua partai mengadakan pemilihan kepengurusan tingkat pusat," kata Djarot dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Baca juga:
Geser Posisi Yasonna, Menkumham Supratman Jawab Isu Pengurangan Menteri PDIP
Diketahui, Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada 20-21 Agustus 2024, dengan agenda utama adalah pemilihan ketua umum. Bahlil Lahadalia, yang dikenal dekat dengan Jokowi digadang-gadang sebagai calon kuat pengganti Airlangga Hartarto.
Sedangkan, PKB akan menggelar Muktamar untuk memilih ketua umum baru pada 24-25 Agustus 2024. Tak hanya Golkar dan PKB, Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga akan menggelar Kongres untuk memilih ketua umum.
NasDem akan menggelar Kongres III pada 25-27 Agustus 2024, sedangkan PAN akan menggelar Kongres VI pada 23-24 Agustus 2024. "Ada Muktamar, Munas, NasDem juga, PAN juga. Artinya, kami menduga pasti ada kaitannya dengan persoalan seperti itu," tandas Djarot. (Pon)
