Kata Putri Ketua MPR Setelah Diusulkan Jadi Wakil Ketua DPRD DKI
Andika Pratama - Jumat, 30 Agustus 2019
Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani (jilbab putih). Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengusulkan putri Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Zita Anjani sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Berbeda dengan partai lain yang mengusung wajah lama, PAN memilih kader yang sebelumnya belum pernah menjadi anggota dewan. Zita merupakan wajah baru di Legislatif Kebon Sirih.
Baca Juga
Menurut dia, pemilihan ini bukan kuasa atas dirinya. Diajukannya ia sebagai pemimpin DPRD merupakan kebijakan dari DPP. Meski demikian ia memita doanya kepada masyarakat Jakarta.
"Wakil Ketua DPRD itu 1000 persen ranah DPP. Kalaupun saya yang ditunjuk, saya mohon doanya saja. Mudah-mudahan DPP tidak salah pilih," jelas dia.
Baca Juga
Sedangkan PDIP yang memiliki jatah jabatan pimpinan tertinggi DPRD DKI sudah punya tiga kandidat. Ketua DPRD DKI sementara, Pantas Nainggolan menyebut ketiga nama ini memiliki jabatan pada periode sebelumnya.
"Mereka adalah Pak Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI 2014-2019), Pak Gembong (Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI 2014-2019), dan Ida Mahmudah (mantan Ketua Komisi A DPRD DKI 2014-2019)," tutur Pantas.
Tiga nama ini, kata Pantas, akan diserahkan kepada DPP PDIP. Penentuan satu nama dari tiga kandidat ini akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga
"Kita serahkan saja karena itu kewenangan dewan pimpinan pusat, itu sudah aturan main. Di kita, apa pun putusan oleh dewan pimpinan pusat semuanya wajib tunduk dan taat," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
