Kata Putri Ketua MPR Setelah Diusulkan Jadi Wakil Ketua DPRD DKI
Andika Pratama - Jumat, 30 Agustus 2019
Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani (jilbab putih). Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengusulkan putri Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Zita Anjani sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Berbeda dengan partai lain yang mengusung wajah lama, PAN memilih kader yang sebelumnya belum pernah menjadi anggota dewan. Zita merupakan wajah baru di Legislatif Kebon Sirih.
Baca Juga
Menurut dia, pemilihan ini bukan kuasa atas dirinya. Diajukannya ia sebagai pemimpin DPRD merupakan kebijakan dari DPP. Meski demikian ia memita doanya kepada masyarakat Jakarta.
"Wakil Ketua DPRD itu 1000 persen ranah DPP. Kalaupun saya yang ditunjuk, saya mohon doanya saja. Mudah-mudahan DPP tidak salah pilih," jelas dia.
Baca Juga
Sedangkan PDIP yang memiliki jatah jabatan pimpinan tertinggi DPRD DKI sudah punya tiga kandidat. Ketua DPRD DKI sementara, Pantas Nainggolan menyebut ketiga nama ini memiliki jabatan pada periode sebelumnya.
"Mereka adalah Pak Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI 2014-2019), Pak Gembong (Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI 2014-2019), dan Ida Mahmudah (mantan Ketua Komisi A DPRD DKI 2014-2019)," tutur Pantas.
Tiga nama ini, kata Pantas, akan diserahkan kepada DPP PDIP. Penentuan satu nama dari tiga kandidat ini akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga
"Kita serahkan saja karena itu kewenangan dewan pimpinan pusat, itu sudah aturan main. Di kita, apa pun putusan oleh dewan pimpinan pusat semuanya wajib tunduk dan taat," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR