Tiga Kader PDIP Berebut Kursi Ketua DPRD DKI

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 28 Agustus 2019
Tiga Kader PDIP Berebut Kursi Ketua DPRD DKI

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih telah resmi dilantik. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Tiga Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap bertarung untuk memperebutkan kursi empuk ketua DPRD DKI Jakarta masa bakti 2019-2024.

Ketiga orang itu Ketua DPRD petahana sekaligus Bendahara DPD PDIP DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Sekretaris DPD PDIP DKI Gembong Warsono dan Ida Mahmudah.

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI Jangan Jadi Tukang Stempel

Sah! Ini 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024

"Pak Pras masuk, pak Gembong masuk. Ada Ida Mahmudah ada," kata Ketua sementara DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (28/8).

Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Pantas Nainggolan memenambahkan keputusan siapa yang akan menduduki kursi nomor satu di legislatif Jakarta ada di tangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP.

Menurut politikus PDIP itu, nama-nama calon pimpinan Dewan Legislatif Kebon Sirih diserahkan paling lambat pada 9 September mendatang.

Baca Juga:

Duet PDIP dan Gerindra Sementara Pimpin DPRD DKI Baru

Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta Baru Ada di Tangan Megawati

Ketiga orang yang diajukan ini merupakan anggota DPRD petahana yang telah duduk di kursi dewan sejak periode 2014-2019.

Pada periode 2014-2019, Prasetyo Edi Marsudi menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Jika kembali terpilih jabatan Ketua DPRD adalah periode kedua yang diemban oleh Bendahara partai berlambang kepala banteng tersebut.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: net

Gembong pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI sekaligus anggota Komisi A DPRD yang membawahi bidang pemerintahan. Sedangkan, Ida Mahmudah menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang mengurus bidang perekonomian. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Bagikan