Tiga Kader PDIP Berebut Kursi Ketua DPRD DKI

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 28 Agustus 2019
Tiga Kader PDIP Berebut Kursi Ketua DPRD DKI

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih telah resmi dilantik. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap bertarung untuk memperebutkan kursi empuk ketua DPRD DKI Jakarta masa bakti 2019-2024.

Ketiga orang itu Ketua DPRD petahana sekaligus Bendahara DPD PDIP DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Sekretaris DPD PDIP DKI Gembong Warsono dan Ida Mahmudah.

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI Jangan Jadi Tukang Stempel

Sah! Ini 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024

"Pak Pras masuk, pak Gembong masuk. Ada Ida Mahmudah ada," kata Ketua sementara DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (28/8).

Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Pantas Nainggolan memenambahkan keputusan siapa yang akan menduduki kursi nomor satu di legislatif Jakarta ada di tangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP.

Menurut politikus PDIP itu, nama-nama calon pimpinan Dewan Legislatif Kebon Sirih diserahkan paling lambat pada 9 September mendatang.

Baca Juga:

Duet PDIP dan Gerindra Sementara Pimpin DPRD DKI Baru

Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta Baru Ada di Tangan Megawati

Ketiga orang yang diajukan ini merupakan anggota DPRD petahana yang telah duduk di kursi dewan sejak periode 2014-2019.

Pada periode 2014-2019, Prasetyo Edi Marsudi menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Jika kembali terpilih jabatan Ketua DPRD adalah periode kedua yang diemban oleh Bendahara partai berlambang kepala banteng tersebut.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: net

Gembong pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI sekaligus anggota Komisi A DPRD yang membawahi bidang pemerintahan. Sedangkan, Ida Mahmudah menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang mengurus bidang perekonomian. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan