Bang Yos: Anggota DPRD DKI Jangan Jadi Tukang Stempel

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 27 Agustus 2019
Bang Yos: Anggota DPRD DKI Jangan Jadi Tukang Stempel

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso juga ikut menghadiri prosesi pelantikan 106 anggota DPRD DKI masa bakti 2019-2024 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (26/8) kemarin.

Bang Yos meminta para anggota Dewan Legialatif Kebon Sirih yang baru dikukuhkan dan resmi mengemban tugas menjadi wakil rakyat agar bekerja memahami masalah yang berkembang di Jakarta saat ini.

Baca Juga:

Sah! Ini 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024

Bang Yos menceritakan bahwa saat dirinya memimpin Ibu Kota selama dua periode, tugas dari para legislator hanya sebatas tukang stempel.

"Kalau dulu hanya tukang stempel. Orde baru kan. Saya mengalami terakhir kali itu. Ujung orde baru saya ngalamin. Terus awal reformasi saya ngalamin. Saya mengalami pemerintahan yang berbeda. Kalau dulu kekuatan dewan tukang stempel, dan sekarang punya kewenangan yang sangat besar," kata Bang Yos.

Pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih
Pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Eks Kepala Badan Intelijen Negara itu berharap para anggota legislatif baru ini mampu menyelesaikan permasalahan di Jakarta

Baca Juga

Anies dan Ahok Saling Lempar Senyum di Pelantikan DPRD DKI Baru

Disamping itu, lanjut dia, legislatif dan eksekutif mampu bersinergis dan melaksanakan program-program yang tepat sasaran. Terlebih, fungsi DPRD sebagai pengawas dari eksekutif dinilai harus memiliki peran penting.

"Tentunya dewan bisa betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta. Kecuali itu kan mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif, apakah sudah sesuai melaksanakan program yang direncanakan bersama. Itu kan kontrol seperti itu dia. Itu wajib dilakukan," tutupnya.

Baca Juga

Sumpah Jabatan 106 Anggota DPRD DKI Periode 2019-2024

Seperti diketahui, perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu 2019 sebanyak 106 kursi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 153/PL.01.9 - Kpt/31/Prov/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019

1. PDIP: 25 kursi


2. Gerindra: 19 kursi


3. PKS: 16 Kursi


4. Demokrat: 10 Kursi


5. PAN: 9 Kursi


6. PSI: 8 Kursi


7. Nasdem: 7 Kursi


8. Golkar: 6 kursi


9. PKB: 5 kursi


10. PPP: 1 kursi.

(Asp)

#Sutiyoso #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Bagikan