Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan Bupati nonaktif Solok Selatan, Muzni Zakaria. Dengan demikian, tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan proyek Jembatan Ambayan itu akan segera menjalani sidang perdana.
"Setelah berkas dinyatakan lengkap, hari ini (19/5) Penyidik KPK melaksanakan tahap II atau Penyerahan Tersangka dan barang bukti dari penyidik KPK kepada JPU KPK untuk Tersangka/ Terdakwa Muzni Zakaria (Bupati Solok Selatan)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/5).
Baca Juga:
Eks Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Divonis 5 Tahun Penjara
Dalam merampungkan berkas penyidikan Muzni, tim penyidik KPK telah memeriksa sekitar 42 saksi.
Dengan pelimpahan ini, penahanan Muzni Zakaria menjadi kewenangan Jaksa KPK dan saat ini Muzni menjalani penahanan Rutan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan 7 Juni 2020 di Rutan KPK Kavling C1.
Sementara, Jaksa Penuntut KPK memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Muzni Zakaria. Nantinya, surat dakwaan Muzni akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang untuk disidangkan.
"Persidangan diagendakan berlangsung di PN Tipikor Padang," ujar Ali Fikri.
Untuk diketahui, lembaga antirasuah menetapkan Muzni dan Yamin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur berupa Masjid Agung Solok Selatan, dan pembangunan jembatan Ambayan.
Baca Juga:
Novel Baswedan Duga Kasus Penyiraman Air Keras Diarahkan ke Motif Dendam Pribadi
Muzni diduga menerima suap sebesar Rp 460 juta dari pemilik Grup Dempo atau PT Dempo Bangun Bersama, Muhammad Yamin Kahar terkait proyek pembangunan jembatan Ambayan yang memiliki pagu anggaran Rp 14,8 miliar.
Sementara terkait dengan proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, Yamin juga telah memberikan uang pada sejumlah bawahan Muzni yang merupakan pejabat di Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan. Secara total, Yamin setidaknya telah menggelontorkan sekitar Rp315 juta untuk menyuap bawahan Muzni.(Pon)
Baca Juga:
Dorong Transparansi Bansos, KPK Koordinasi dengan Tiga Pemda di Jawa Barat
