Kasus Pinjol Ilegal, Bikin DPR Janji RUU PDP Bisa Disahkan di November 2021

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Oktober 2021
Kasus Pinjol Ilegal, Bikin DPR Janji RUU PDP Bisa Disahkan di November 2021

Penggerebegan kantor pinjaman online ilegal. (Foto: Polresta Jakpus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) diyakini bisa disahkan pada November 2021 mengingat urgensi perlindungan data pada era digitalisasi sekarang ini.

"November besok adalah kesempatan terakhir kita selama 25 hari kerja untuk menentukan apakah kita akan meloloskan rancangan undang-undang ini atau tidak," kata Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan dalam diskusi daring mengenai perlindungan data konsumen di Jakarta, Kamis (21/10).

Baca Juga:

Pakar Beberkan Cara Cegah Pencurian Data Pribadi oleh Pinjol

Farhan mengatakan, RUU PDP DPR RI telah melalui proses pembahasan di badan legislasi, badan musyawarah, hingga rapat paripurna namun belum bisa mengesahkannya menjadi undang-undang dan regulasi mengenai perlindungan data pribadi semakin diperlukan belakangan ini agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan.

Farhan mencontohkan, kasus pinjaman online atau pinjol yang dapat mengakses nomor kontak di ponsel debiturnya dan menghubungi kontak tersebut untuk menagih utang. Dia mengatakan hal tersebut termasuk dalam melanggar perlindungan data pribadi.

Dia menerangkan, perlindungan data pribadi bisa bermacam jenisnya. Farhan juga mengambil contoh pihak mal atau pusat perbelanjaan yang bisa mengirim SMS atau pesan WhatsApp pada ponsel seseorang yang sedang berada di lokasi yang sama juga dinilai bisa melanggar perlindungan data pribadi.

Selain itu, Farhan juga menerangkan data pribadi sifatnya juga bisa nonelektronik seperti formulir kertas yang berisi identitas diri untuk keperluan administrasi, namun kertas tersebut bisa berakhir digunakan ulang untuk keperluan lain.

"Perlindungan data pribadi ini merupakan sebuah bentuk undang-undang yang sebetulnya sifatnya sangat futuristik, tapi harus diputuskan sekarang. Kalau tidak diputuskan sekarang menunggu perkembangan demi perkembangan lama-lama tidak akan pernah jadi itu undang-undang," katanya.

Menurutnya, penggunaan data pribadi oleh berbagai pihak seperti industri sebagai komoditas ekonomi maupun akademisi untuk kepentingan harus diawasi dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Untuk itu, memang dibutuhkan sebuah political will yang kuat dari pemerintah dan DPR RI agar undang-undang ini segera diberlakukan," kata Farhan.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan. ANTARA/HO-Instagram M Farhan
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan. ANTARA/HO-Instagram M Farhan

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) bukan bertujuan menutup akses akan data melainkan untuk mengelola dan mengawasi penggunaan data oleh pihak yang menggunakan agar dapat dipertanggungjawabkan.

"Data pribadi ini bagaimanapun juga tidak bisa kemudian kita tutup sama sekali aksesnya, tetap kita harus buka karena akses terhadap data pribadi warga negara Indonesia yang kemudian diolah itu juga bisa memberikan banyak manfaat kepada warga negara Indonesia, contohnya tentu saja BPJS, BPJS bisa menjalankan fungsinya membangun jaring pengaman sosial," katanya.

Ia menekankan, agar dalam penggunaannya harus dengan tata kelola yang sudah ditentukan agar dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Dia menilai data pribadi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi maupun politik.

"Ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dilindungi dalam pelaksanaan Perlindungan Konsumen, salah satunya yang paling utama adalah bagaimana agar data dari konsumen ini tidak kemudian disalahgunakan," jelasnya. (Pon)

Baca Juga:

Puan: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga

#RUU Data Pribadi #DPR RI #Pinjaman Online
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Bagikan