Andika Pratama
MerahPutih.com - Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.
Pada 2021 terjadi 1.766 kasus, sementara di tahun 2022 meningkat menjadi 2001 kasus. Sedangkan berdasarkan data pengaduan kasus yang tercatat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jabar, tahun 2021 sebanyak 500 kasus dan tahun 2022 bertambah menjadi 602 kasus.
Baca Juga
Komnas Perempuan Sebut KDRT Jadi Kasus Kekerasan Terbanyak yang Dilaporkan
"Ini harus menjadi perhatian yang serius," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin di Bandung, Jumat (6/10).
Sesuai dengan amanat Presiden, kondisi tersebut harus dijadikan momentum dalam meningkatkan layanan yang cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.
"Hal itu juga yang menjadi konsentrasi khusus Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dengan terbitnya Instruksi Khusus Pimpinan, dengan tujuan menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jabar, dengan tagline Perempuan dan Anak Juara," ujar Siska.
Seiring dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat, Pemda Provinsi Jawa Barat mengaktivasi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Terintegrasi.
Dengan aktivasi SAPA 129 Terintegrasi ini diharapkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dapat ditingkatkan sesuai dengan amanat yang didelegasikan kepada Kementerian PPPA, yang di dalamnya memuat enam fungsi layanan.
Baca Juga
400 Lebih Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Provinsi Ibu Kota Baru
"Enam fungsi layanan itu adalah pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban," jelasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga menegaskan, bahwa SAPA 129 Terintegrasi merupakan komitmen pemerintah melayani masyarakat, dalam upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kepuasan masyarakat menjadi prioritas kami. Transformasi layanan SAPA 129 yang semakin terintegrasi, adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan layanan yang lebih baik," tutur Bintang Puspayoga.
Di luar membacakan sambutan tertulis Pj. Gubernur Jabar, Siska Gerfianti menyampaikan pula bahwa aktivasi SAPA 129 Terintegrasi di Jabar akan diintegrasikan dengan layanan Sapawarga yang dikelola Diskominfo Jabar.
"Kita akan berkolaborasi dengan Diskominfo untuk mengintegrasikan layanan SAPA 129 dengan Sapawarga yang sudah dimiliki Jawa Barat," terangnya.
SAPA 129 Terintegrasi adalah layanan _hotline_ yang dikelola Kementerian PPPA dan terintegrasi dengan semua unit layanan yang dibutuhkan serta terkoneksi dengan unit layanan di daerah.
Layanan SAPA 129 Terintegrasi Kementerian PPPA RI ini serentak diaktivasi di 10 provinsi di Indonesia. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga
Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Solo Meningkat
