Kasus Kekerasan Perempuan-Anak Jakarta Meroket, Elit PSI Desak Revisi Perda Akomodir UU TPKS

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 08 Maret 2025
Kasus Kekerasan Perempuan-Anak Jakarta Meroket, Elit PSI Desak Revisi Perda Akomodir UU TPKS

Ilustrasi kekerasan.(Foto: Istockphoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di momen Hari Perempuan Internasional 2025.

Apalagi dalam setahun terakhir terjadi peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jakarta. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta, kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dari 1.682 pada 2023 menjadi 2.041 pada tahun 2024.

"Telah terjadi kenaikkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024. Rinciannya, hampir 60 persen kasusnya terjadi di dalam lingkungan rumah yang sulit untuk diawasi, apalagi diregulasi oleh pemerintah," kata Elva di Jakarta, Sabtu (8/3).

Baca juga:

Komnas Perempuan Dorong UU TPKS Masukkan Pidana Penyiksaan Seksual

Oleh sebab itu, Elva meminta Pemprov DKI meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam momen Hari Perempuan Internasional. "Ini merupakan permasalahan yang harus segera diatasi, terutama oleh Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Elva menyerukan kepada Pemprov DKI untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menurut Elva, perda yang sudah ada sekarang belum mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Baca juga:

Baru Dikunjungi Kaesang, PSI DKI Pertanyakan Pramono Tak Pernah Datang ke Pengungsi Banjir Pengadegan

Namun, politikus PSI itu menyayangkan revisi Perda 8/2011 malah tidak masuk dalam masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.

"Realitanya, revisi perda yang harusnya bisa meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak bahkan belum masuk ke dalam Propemperda 2025. Padahal, kekerasan di lapangan sedang naik-naiknya. Ini menunjukkan adanya urgensi untuk segera merevisi perda," sesal Elva. (Asp)

#PSI #Kekerasan Perempuan #Pemprov DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Transjabodetabek Blok M–Bandara Soetta Ditargetkan Beroperasi Sebelum Lebaran 2026
Pemprov DKI Jakarta menargetkan layanan Transjabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta beroperasi sebelum Idulfitri 2026.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 27 menit lalu
Transjabodetabek Blok M–Bandara Soetta Ditargetkan Beroperasi Sebelum Lebaran 2026
Indonesia
Penumpang Keluhkan Bus Transjakarta Lama Datang, Pramono Janji Tambah Armada
Gubernur DKI Pramono Anung menanggapi keluhan lamanya waktu tunggu Transjakarta. Musim hujan dan lonjakan penumpang disebut jadi penyebab.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 59 menit lalu
Penumpang Keluhkan Bus Transjakarta Lama Datang, Pramono Janji Tambah Armada
Indonesia
Pemprov DKI dan Banten Teken MoU Pengembangan MRT Kembangan - Balaraja
Pemprov DKI Jakarta dan Banten menandatangani MoU pengembangan MRT Kembangan–Balaraja sepanjang 30 km. Proyek ini ditargetkan mulai dibangun 1–2 tahun ke depan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
Pemprov DKI dan Banten Teken MoU Pengembangan MRT Kembangan - Balaraja
Indonesia
TPA Cipeucang Overload, Pemprov DKI Bantu Banten Tangani Sampah Tangsel
Pemprov DKI Jakarta siap membantu Provinsi Banten menangani krisis sampah di Tangerang Selatan dengan mengirimkan kendaraan angkut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
TPA Cipeucang Overload, Pemprov DKI Bantu Banten Tangani Sampah Tangsel
Indonesia
Pramono Minta Satpol PP Tertibkan Spanduk dan Bendera Parpol di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta meminta Satpol PP dan wali kota menertibkan spanduk, baliho, dan bendera partai politik yang melanggar aturan dan melewati masa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
Pramono Minta Satpol PP Tertibkan Spanduk dan Bendera Parpol di Jakarta
Indonesia
RDF Rorotan Masih Bau, PSI Kritik Solusi Pemprov Jakarta Cuma Gimmick
Anggota Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, mengkritik Pemprov Jakarta gagal mengatasi bau menyengat dari fasilitas RDF Rorotan.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
RDF Rorotan Masih Bau, PSI Kritik Solusi Pemprov Jakarta Cuma Gimmick
Indonesia
Cegah Banjir, Pemprov DKI Jakarta Gelar 3 Sorti Modifikasi Cuaca untuk Hadapi Hujan Ekstrem
Pemprov DKI Jakarta kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca melalui tiga sorti penerbangan untuk menekan hujan ekstrem dan mencegah banjir di ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
Cegah Banjir, Pemprov DKI Jakarta Gelar 3 Sorti Modifikasi Cuaca untuk Hadapi Hujan Ekstrem
Indonesia
Jelang Imlek hingga Lebaran 2026, Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan Aman
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan stok pangan seperti beras dan daging aman menjelang Imlek hingga Lebaran 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
Jelang Imlek hingga Lebaran 2026, Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan Aman
Indonesia
Pemprov DKI Tambal Ribuan Jalan Berlubang, Rano Karno: Perbaikan Masih Sementara karena Hujan
Pemprov DKI memperbaiki jalan berlubang di Jakarta untuk sementara. Sebab, hujan ekstrem masih melanda Ibu Kota.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Pemprov DKI Tambal Ribuan Jalan Berlubang, Rano Karno: Perbaikan Masih Sementara karena Hujan
Indonesia
Imlek 2026 di Jakarta Bakal Meriah, Pemprov DKI Siapkan Festival hingga Cap Go Meh
Perayaan Imlek 2026 di Jakarta akan berlangsung meriah. Pemprov DKI Jakarta akan menggelar festival hingga Cap Go Meh.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Imlek 2026 di Jakarta Bakal Meriah, Pemprov DKI Siapkan Festival hingga Cap Go Meh
Bagikan