Kasus Kekerasan Perempuan-Anak Jakarta Meroket, Elit PSI Desak Revisi Perda Akomodir UU TPKS

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 08 Maret 2025
Kasus Kekerasan Perempuan-Anak Jakarta Meroket, Elit PSI Desak Revisi Perda Akomodir UU TPKS

Ilustrasi kekerasan.(Foto: Istockphoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di momen Hari Perempuan Internasional 2025.

Apalagi dalam setahun terakhir terjadi peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jakarta. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta, kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dari 1.682 pada 2023 menjadi 2.041 pada tahun 2024.

"Telah terjadi kenaikkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024. Rinciannya, hampir 60 persen kasusnya terjadi di dalam lingkungan rumah yang sulit untuk diawasi, apalagi diregulasi oleh pemerintah," kata Elva di Jakarta, Sabtu (8/3).

Baca juga:

Komnas Perempuan Dorong UU TPKS Masukkan Pidana Penyiksaan Seksual

Oleh sebab itu, Elva meminta Pemprov DKI meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam momen Hari Perempuan Internasional. "Ini merupakan permasalahan yang harus segera diatasi, terutama oleh Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Elva menyerukan kepada Pemprov DKI untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menurut Elva, perda yang sudah ada sekarang belum mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Baca juga:

Baru Dikunjungi Kaesang, PSI DKI Pertanyakan Pramono Tak Pernah Datang ke Pengungsi Banjir Pengadegan

Namun, politikus PSI itu menyayangkan revisi Perda 8/2011 malah tidak masuk dalam masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.

"Realitanya, revisi perda yang harusnya bisa meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak bahkan belum masuk ke dalam Propemperda 2025. Padahal, kekerasan di lapangan sedang naik-naiknya. Ini menunjukkan adanya urgensi untuk segera merevisi perda," sesal Elva. (Asp)

#PSI #Kekerasan Perempuan #Pemprov DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pramono mengungkapkan bahwa saat ini subsidi yang ditanggung Pemprov per tiket Transjakarta sudah melebihi Rp9.000
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 20 menit lalu
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Indonesia
Pemprov DKI Gratiskan Sewa Kios Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung Selama 6 Bulan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bakal menggratiskan sewa kios sentra fauna dan kuliner di Lenteng Agung selama enam bulan.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Pemprov DKI Gratiskan Sewa Kios Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung Selama 6 Bulan
Indonesia
Pramono Pastikan Lahan RS Sumber Waras tak Bermasalah, KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, lahan RS Sumber Waras tidak bermasalah. KPK pun telah menghentikan penyelidikan dugaan korupsi.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Pramono Pastikan Lahan RS Sumber Waras tak Bermasalah, KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi
Indonesia
Proyek Galian di Jalan TB Simatupang Selesai, Gerbang Tol Fatmawati 2 Sudah Tidak Gratis
Proyek galian di Jalan TB Simatupang sudah rampung. Jadi, jalur gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 telah berakhir.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Proyek Galian di Jalan TB Simatupang Selesai, Gerbang Tol Fatmawati 2 Sudah Tidak Gratis
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day Demi Sukseskan Jakarta Running Festival 2025
Jakarta Running Festival akan berlangsung pada pada 25 - 26 Oktober 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day Demi Sukseskan Jakarta Running Festival 2025
Indonesia
Targetkan Jakarta Bebas TBC 2030, Rano Karno Minta Warga Aktif Berperan
Wagub Jakarta tegaskan penanganan TBC merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penanggulangan penyakit menular di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Targetkan Jakarta Bebas TBC 2030, Rano Karno Minta Warga Aktif Berperan
Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Bagikan