Kasus Kekerasan Perempuan-Anak Jakarta Meroket, Elit PSI Desak Revisi Perda Akomodir UU TPKS

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 08 Maret 2025
Kasus Kekerasan Perempuan-Anak Jakarta Meroket, Elit PSI Desak Revisi Perda Akomodir UU TPKS

Ilustrasi kekerasan.(Foto: Istockphoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di momen Hari Perempuan Internasional 2025.

Apalagi dalam setahun terakhir terjadi peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jakarta. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta, kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dari 1.682 pada 2023 menjadi 2.041 pada tahun 2024.

"Telah terjadi kenaikkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024. Rinciannya, hampir 60 persen kasusnya terjadi di dalam lingkungan rumah yang sulit untuk diawasi, apalagi diregulasi oleh pemerintah," kata Elva di Jakarta, Sabtu (8/3).

Baca juga:

Komnas Perempuan Dorong UU TPKS Masukkan Pidana Penyiksaan Seksual

Oleh sebab itu, Elva meminta Pemprov DKI meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam momen Hari Perempuan Internasional. "Ini merupakan permasalahan yang harus segera diatasi, terutama oleh Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Elva menyerukan kepada Pemprov DKI untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menurut Elva, perda yang sudah ada sekarang belum mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Baca juga:

Baru Dikunjungi Kaesang, PSI DKI Pertanyakan Pramono Tak Pernah Datang ke Pengungsi Banjir Pengadegan

Namun, politikus PSI itu menyayangkan revisi Perda 8/2011 malah tidak masuk dalam masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.

"Realitanya, revisi perda yang harusnya bisa meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak bahkan belum masuk ke dalam Propemperda 2025. Padahal, kekerasan di lapangan sedang naik-naiknya. Ini menunjukkan adanya urgensi untuk segera merevisi perda," sesal Elva. (Asp)

#PSI #Kekerasan Perempuan #Pemprov DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BMKG Prediksi Puncak Hujan Februari 2027, Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Sungai
Pemprov DKI Jakarta mempercepat normalisasi Ciliwung, Angke, Krukut, dan Cakung Lama untuk mengantisipasi risiko banjir pada musim hujan 2026/2027.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
BMKG Prediksi Puncak Hujan Februari 2027, Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Sungai
Indonesia
BPKP Beri Predikat Baik, Sarana Jaya Perkuat Tata Kelola Perusahaan
Sarana Jaya mendapat predikat baik dari BPKP. Kini, hasil tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
BPKP Beri Predikat Baik, Sarana Jaya Perkuat Tata Kelola Perusahaan
Indonesia
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Pramono Anung meminta maaf atas keterlambatan pencairan KJMU Tahap II 2026. Pemprov DKI menargetkan bantuan pendidikan rampung paling lambat 6 November.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 November 2026
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Pramono Buka Suara soal Penolakan Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Begini Responsnya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, buka suara soal konser Andrea Bocelli yang menuai penolakan.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Pramono Buka Suara soal Penolakan Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Begini Responsnya
Indonesia
Penurunan Muka Tanah Jakarta Melambat, PAM Jaya Ungkap Peran Air Perpipaan
PAM Jaya berkontribusi terhadap melambatnya permukaan tanah di Jakarta. Air perpipaan disebut berperan penting.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Penurunan Muka Tanah Jakarta Melambat, PAM Jaya Ungkap Peran Air Perpipaan
Indonesia
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Gubernur Pramono Anung menargetkan rapelan selisih gaji PJLP DKI Jakarta mulai dibayarkan awal November 2026.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Indonesia
Pasar Baru Bakal Jadi Wisata Kuliner 24 Jam ala Myeongdong Korea Selatan
Pemprov DKI menyiapkan Pasar Baru sebagai pusat wisata kuliner 24 jam ala Myeongdong setelah MRT Fase 2A rampung. Glodok dan Kota Tua juga dikembangkan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pasar Baru Bakal Jadi Wisata Kuliner 24 Jam ala Myeongdong Korea Selatan
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Terbatas, Pramono Relokasi Warga TPU ke Rusun untuk Tambah Ruang
Pemprov DKI Jakarta menata TPU Menteng Atas dengan merelokasi warga, membuka opsi makam tumpang, dan memfinalisasi lokasi pemakaman baru.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
Lahan Makam Jakarta Terbatas, Pramono Relokasi Warga TPU ke Rusun untuk Tambah Ruang
Indonesia
Tiket Masuk Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, Begini Respons Pramono
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tiket masuk Ancol tak bisa gratis. Hanya penerima KJP yang bisa menikmatinya.
Soffi Amira - Rabu, 28 Oktober 2026
Tiket Masuk Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, Begini Respons Pramono
Bagikan