Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Teror bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara adalah kasus serangan teror pertama di periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, teror penikaman menimpa Wiranto (yang saat itu menjabat sebagai Menkopolhukam). Seperti diketahui, kedua pelaku teror tersebut berasal dari Medan.
Baca Juga:
Ikut Perang Bareng ISIS di Suriah, Empat Orang Terduga Teroris Diciduk Densus 88
Dua kasus serangan teroris ini, terutama kasus serangan bom di Mapolrestabes Medan menunjukkan bahwa sel-sel terorisme masih hidup subur di Indonesia, meski Densus 88 terus menerus melakukan penangkapan dan pembersihan ke sarang sarang teroris.
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, serangan bom di Polresta Medan bisa dilihat sebagai upaya kalangan teroris untuk mempermalukan Kapolri Jenderal Idham Azis yang baru dilantik sebagai Kapolri.
“Idham sendiri merupakan tokoh penting Densus 88, sebuah detasemen khusus di bawah Mabes Polri yang memiliki tupoksi menanggulangi ancaman terorisme,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (14/11).
Menurut Neta, kasus bom Medan ini sekaligus menunjukkan Polri di bawah kepimpinan Idam Azis sangat lemah dalam sistem deteksi dini, baik deteksi dini dari jajaran Densus 88 maupun dari intelijen kepolisian maupun Bareskrim.
“Hingga saat ini saja Idham belum berhasil memilih Kabareskrim yang baru. Artinya dalam memilih Kabareskrim saja, Idham tergolong lelet, apalagi untuk melakukan deteksi dan antisipasi dini terhadap serangan terorisme,” tuturnya.
Neta mengungkapkan, lamanya penunjukkan Kabareskrim hingga saat ini membuktikan Idham Azis tidak becus menjadi Kapolri.
“Lamanya penunjukan Kabareskrim baru membuktikan Idham Azis sebagai Kapolri tidak profesional dan tidak paham apa sesungguhnya yang harus menjadi prioritas,” gumamnya.
Padahal di sepanjang era kampanye dan Pilpres 2019, Polri sudah melakukan pagar betis dan pembersihan terhadap kantong-kantong terorisme.
“Tapi mengapa saat Idham baru menjabat sebagai Kapolri, Polri bisa kebobolan? Selain itu, selama ini jajaran kepolisian sendiri yg selalu mengatakan bahwa sasaran terorisme saat ini sudah meluas dan polisi dijadikan sebagai sasaran utamanya, tapi kenapa Polri lengah dan masih kebobolan,” tanyanya.
Baca Juga:
Neta menyarankan, melihat pola serangan di Medan, tidak ada kata lain bahwa Polri tak boleh lengah untuk terus menerus meningkatkan deteksi dininya.
“Apalagi selama ini Polri sangat agresif memburu para teroris dan para teroris menganggap jajaran Polri adalah penghambat utama dari gerakan perjuangan mereka, sehingga jika Polri lengah wajar kalangan teroris bermanuver mencari celah dengan modus modus baru,” jelasnya.
Neta juga mengatakan, penggunaan ojek online adalah modus baru dalam sistem serangan terorisme di Indonesia. Polri juga harus mencermati hal ini dengan serius, apakah korban adalah benar benar pelaku bom bunuh diri dalam serangan di Polrestabes Medan atau korban merupakan korban yg diperalat jaringan terorisme.
“Dalam artian, jaringan terorisme menyewa ojek online untuk membawa penumpang dan barang (bom) ke Polrestabes Medan dan begitu tiba di TKP, bom yang dibawa diledakkan dengan sistem remot kontrol dari jarak jauh,” urainya.
Neta menghimbau, fenomena tersebut patut dicermati Polri. Terlepas dari semua itu, Kapolri juga harus bisa bekerja cepat, terutama dalam menetapkan Kabareskrim yang baru.
“Tujuannya agar Polri bisa konsolidasi, terutama untuk mencermati manuver kelompok terorisme. Bagaimana Polri bisa mencermati dan mendeteksi manuver jajaran terorisme, jika Polri sendiri tidak terkonsolidasi dengan mengambangnya posisi Kabareskrim,” tegasnya.
Neta menilai, fenomena yang muncul saat ini adalah munculnya beberapa manuver negatif di kalangan internal kepolisian.
“Yang ada justru muncul manuver-manuver negatif di internal kepolisian yang membuat jajaran kepolisian menjadi bingung untuk bersikap di tengah maraknya serangan terorisme,” pungkasnya. (Knu)
Baca Juga:
Lebih Radikal, Istri Bomber Polrestabes Medan Diduga Rencanakan Aksi Teror di Bali
