Kader PKS Sebut Formula E 2023 Rugi, Begini Jawaban JakPro


Pembalap melaju dalam sesi latihan bebas kedua balapan Formula E 2023 Jakarta di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (3/6). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
MerahPutih.com - Jakarta telah menyelenggarakan ajang Formula E 2023 yang bergulir pada 3 dan 4 Juni lalu. Dari informasi yang didapat Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Suhud Alynudin, gelaran mobil listrik tersebut dikabarkan merugi.
Suhud mengatakan, dirinya mendapat informasi bahwa pendapatan event Jakarta E-Prix tahun hanya sekitar Rp 25 miliar, sedangkan uang yang telah dikucurkan Jakarta Propertindo (JakPro) sebagai pelaksana sebesar Rp 129 miliar.
Baca Juga:
KPK Tegaskan Dugaan Korupsi Formula E Masih Tahap Penyelidikan
"Dari info yang saya dapat, formula e sampai rugi. Total pengeluarannya itu, capex opexnya sekitar Rp 129 miliar kalo gasalah. Mohon koreksi kalau salah. Total pendapatannya cuman 25. Rugi sekian ratus miliar," ujar Suhud di Jakarta, yang dikutip Kamis (27/7).
Suhud pun heran, Formula E di jaman Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono pendapatannya menurun, padalah mendapat dukungan sponsor dari pihak swasta, pusat dan DKI.
"Setau saya kegiatan ini dapat suport penuh dari bumn, dari pusat, tapi kok bisa tetap rugi," urainya.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Mundur Pencapresan karena Jagoannya Kalah Formula E
Hal tersebut pun berbanding terbalik dengan event Formula E sesi pertama di Jakarta dengan perolehan hasil yang memuaskan dari ajang tersebut.
"Dan kalo dibandingkan dengan pelaksanaan pertama. Jakpro kan mengumumkan itu untung. Mohon dijelaskan secara ringkas," tuturnya.
Merespons hal tersebut, Dirut PT JakPro Iwan Takwin bilang, bahwa saat ini pihaknya tengah mengaudit secara menyeluruh ajang Formula E tahun ini.
"Terkait formula e sedang dilakukan proses audit pak untuk penyelesaiannya," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
DPRD DKI akan Panggil JakPro Terkait Evaluasi Formula E 2023
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
