Junta Perintahkan Militer Niger Siaga dan Usir Para Diplomat Asing

MerahPutih.com - Niger tengah terjerumus dalam kekacauan sejak 26 Juli ketika Jenderal Abdourahamane Tchiani, mantan komandan pengawal presiden, menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum.

Satu bulan setelah penggulingan ini, para petinggi pemerintah militer Niger memerintahkan unit-unit militer siaga maksimum.

Baca Juga:

Delegasi ECOWAS Temui Presiden Niger yang Digulingkan Militer

"Ancaman agresi terhadap wilayah nasional semakin terasa," menurut sebuah pesan yang ditujukan kepada staf umum militer seperti dilansir Anadolu.

Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) telah menuntut militer agar mengembalikan tatanan konstitusional di Niger.

Organisasi itu sebelumnya telah memerintahkan pengaktifan pasukan siaga pada 10 Agustus untuk mengembalikan tatanan konstitusional, meskipun ketakutan akan intervensi militer mereda setelah otoritas baru Niger menerima misi dialog ECOWAS minggu lalu.

Dalam konferensi pers yang memanas di markas pusat organisasi di Abuja, Ketua Komisi ECOWAS Omar Alieu Touray mengatakan, penggunaan kekerasan tidak dipertimbangkan untuk mengembalikan tatanan konstitusional di Niger.

Melalui pernyataan dan debat di media lokal, beberapa kelompok masyarakat politik dan sipil juga memperingatkan Prancis atas sikap agresif yang ditunjukkannya terhadap Niger.

Radio rakyat Aljazair mengatakan negara Afrika Utara itu menolak permintaan Prancis untuk menggunakan wilayah udara Aljazair guna melakukan serangan militer ke Niger. Pernyataan itu disangkal pemerintah Prancis.

Niger memberikan ultimatum kepada duta besar Prancis yang ditempatkan di Niamey untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam.

Selain Prancis, Duta besar Jerman, Amerika Serikat (AS), dan Nigeria juga diminta untuk meninggalkan negara tersebut.

Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengirimkan pesan pada 8 Agustus untuk menyatakan solidaritasnya pada Duta Besar Niger Aichatou Boulama Kane di Paris yang menolak meninggalkan jabatannya setelah pemerintahan militer mengambil alih kekuasaan.

Baca Juga:

Kemenlu Nyatakan Belum Ada Rencana Kepulangan 3 WNI dari Niger