Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Myanmar menetapkan status darurat militer selama 90 hari di 63 dari total 330 distrik administratif di negara tersebut.
Saat ini, konflik sipil dan junta di Myanmar semakin memanas sejak militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021, yang mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil.
Selain kelompok oposisi bersenjata yang menolak kekuasaan militer, beberapa kelompok etnis bersenjata juga turut bergabung dalam perlawanan.
Komando militer Myanmar juga mengeluarkan perintah tersendiri yang merinci penerapan rezim darurat militer.
Baca juga:
Darurat Militer Dicabut, Junta Larang Partai Aung San Suu Kyi Ikut Pemilu Myanmar
Darurat Militer Dicabut, Junta Larang Partai Aung San Suu Kyi Ikut Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Penerapan darurat militer ini disebutkan sebagai upaya menjaga keamanan di wilayah-wilayah yang menjadi tempat beroperasinya kelompok anti-pemerintah, organisasi yang dicap teroris, serta kelompok pemberontak etnis.
Dilaporkan stasiun penyiaran milik pemerintah MRTV, tujuannya darurat milter adalah menciptakan kondisi yang aman untuk pelaksanaan pemilu umum yang direncanakan berlangsung antara Desember 2025 hingga Januari 2026.
Darurat militer diterapkan di sejumlah distrik di negara bagian Kachin, Kayah, Karen, Chin, Rakhine, dan Shan, serta di distrik-distrik tertentu di wilayah Sagaing, Magway, dan Mandalay. (*)
