Jokowi Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara Sudah Ada Sejak Era Bung Karno

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 23 Februari 2023
Jokowi Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara Sudah Ada Sejak Era Bung Karno

Pekerjaan pengerasan jalan dan pemasangan jembatan di kawasan inti IKN Nusantara yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Presiden Joko Widodo kembali menyatakan tekadnya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Jokowi menyinggung Jakarta yang kini sudah sangat macet saat berbicara mengenai alasan pembangunan IKN Nusantara.

Baca Juga:

Otorita IKN Kembangkan Pusat Suaka Orang Utan

"Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet," kata Jokowi saat membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah seperti ditayangkan di akun YouTube Setpres, Rabu (22/2).

Jokowi membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain yang mempunyai dua kota besar.

"Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia memiliki Melbourne dan Sydney, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara?" kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan alasan utama pembangunan IKN adalah pemerataan. Dia mengatakan Indonesia saat ini memiliki 17 ribu pulau namun ekonomi hanya terfokus di Pulau Jawa.

"Tapi satu pulau yang namanya Pulau Jawa itu memiliki PDB ekonomi 58 persen. Ada di Jawa. Terus yang 16.999 pulau itu diberi bagian berapa persen? Semuanya ada di Jawa, 58 Persen," ujar Jokowi.

Baca Juga:

Pemerintah Berikan Berbagai Kemudahan Swasta Bangun IKN

Selain itu, kata Jokowi, jumlah penduduk di Indonesia juga mayoritas berada di Pulau Jawa. Menurut Jokowi, Pulau Jawa sudah sangat padat.

"Dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa, betapa sangat padatnya Pulau Jawa. Sehingga memerlukan namanya pemerataan pembangunan. Tidak Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris," imbuh Jokowi.

Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan bukan merupakan gagasan dirinya. Pemindahan ibu kota, kata Jokowi, sudah lama dipikirkan sejak era Presiden pertama Soekarno.

"Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangka Raya," tegas Jokowi.

Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota bukan tentang urusan fisik. Menurut Jokowi, poin penting dari pemindahan ibu kota baru adalah tentang budaya kerja dan pola pikir yang baru.

"Sehingga kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," ujar Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

DPR Dorong Pemerintah Perhatikan Fasilitas Kesehatan Bagi Pekerja IKN

#Bung Karno #Presiden Jokowi #Presiden Joko Widodo #Pemindahan Ibu Kota #IKN Nusantara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Indonesia
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Gowes sepeda ini digelar dengan rute Jakarta - Cirebon - Semarang - Tuban - Surabaya - Banjarmasin - Penajam- Balikpapan - IKN sepanjang 1.500 kilometer.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-14 dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Bagikan