DPR Dorong Pemerintah Perhatikan Fasilitas Kesehatan Bagi Pekerja IKN

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 03 Februari 2023
DPR Dorong Pemerintah Perhatikan Fasilitas Kesehatan Bagi Pekerja IKN

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska meminta agar Kementerian Kesehatan memberikan perhatian terhadap penyiapan fasilitas kesehatan bagi orang-orang yang bekerja membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia juga meminta agar BPJS Ketenagakerjaan memperhatikan jaminan sosial bagi pekerja-pekerja yang bekerja di IKN.

Baca Juga:

Gerindra Klaim Bakal Lanjutkan IKN Jika Prabowo Terpilih Jadi Presiden

“Jangan sampai ada hal-hal yang negatif terkait kesehatan, terkait jaminan tenaga kerja yang mencuat ke atas, karena itu akan menimbulkan polemik baru, dianggap kita tidak terlalu siap untuk membangun IKN. Padahal, kita ingin pembangunan IKN itu bisa berjalan dengan lancar, dan semua stakeholder memberikan kontribusinya secara sinergi,” ungkap Darul, di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (02/02).

Dalam jangka panjang, sambungnya, diharapkan rumah sakit, puskesmas yang ada di lingkungan IKN ini mendapatkan tenaga kesehatan yang profesional, baik dokter maupun perawat, sehingga pelayanan kesehatan kepada yang bekerja di IKN itu bisa maksimal.

"Kita berharap agar Dinas Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang profesional,” ungkapnya.

Baca Juga;

Pemerintah Siapkan 47 Tower Apartemen Tempat Tinggal ASN dan TNI/Polri di IKN Nusantara

“Tadi informasinya akan ada pembangunan Poltekes yang ada di Samarinda dan Balikpapan agar dimaksimalkan melatih tenaga-tenaga kesehatan untuk bekerja di fasilitas kesehatan yang ada sekitar IKN,” ujar Darul.

Lebih lanjut, Darul juga berharap, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar IKN membangun atau menyediakan klinik-klinik untuk penanganan darurat sementara.


“Tadi diusulkan oleh Dinas Kesehatan agar perusahan-perusahan besar di sekitar IKN mempunya klinik sendiri. Klinik itu, kan, sifatnya penanganan darurat sementara. Nanti kalau sudah dirujuk baru perlu ke rumah sakit atau puskesmas,” ujarnya. (*)

Baca Juga:

Kemen PUPR Kerahkan 16 Ribu Pekerja Konstruksi Bangun IKN Nusantara

#DPR RI #IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Persetujuan ini didukung oleh seluruh fraksi partai politik dan anggota DPR yang hadir
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 27 menit lalu
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Indonesia
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya
DPR mengesahkan APBN 2026 senilai Rp 3.842 triliun, Selasa (23/9). APBN ini akan menjadi dasar kebijakan fiskal Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - 2 jam, 42 menit lalu
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya
Indonesia
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
DPR sudah menerima lima surat dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut membahas calon anggota LPS hingga RUU BUMN.
Soffi Amira - 2 jam, 59 menit lalu
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
Indonesia
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Kementerian Agama segera membentuk Ditjen Pesantren. Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, menyambut positif langkah tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Transformasi Polri sudah mulai terlihat dari adanya istilah Promoter serta Presisi.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Indonesia
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.
Frengky Aruan - Senin, 22 September 2025
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Bagikan