Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Dorong Pemerintah Perhatikan Fasilitas Kesehatan Bagi Pekerja IKN

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 03 Februari 2023
DPR Dorong Pemerintah Perhatikan Fasilitas Kesehatan Bagi Pekerja IKN

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska meminta agar Kementerian Kesehatan memberikan perhatian terhadap penyiapan fasilitas kesehatan bagi orang-orang yang bekerja membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia juga meminta agar BPJS Ketenagakerjaan memperhatikan jaminan sosial bagi pekerja-pekerja yang bekerja di IKN.

Baca Juga:

Gerindra Klaim Bakal Lanjutkan IKN Jika Prabowo Terpilih Jadi Presiden

“Jangan sampai ada hal-hal yang negatif terkait kesehatan, terkait jaminan tenaga kerja yang mencuat ke atas, karena itu akan menimbulkan polemik baru, dianggap kita tidak terlalu siap untuk membangun IKN. Padahal, kita ingin pembangunan IKN itu bisa berjalan dengan lancar, dan semua stakeholder memberikan kontribusinya secara sinergi,” ungkap Darul, di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (02/02).

Dalam jangka panjang, sambungnya, diharapkan rumah sakit, puskesmas yang ada di lingkungan IKN ini mendapatkan tenaga kesehatan yang profesional, baik dokter maupun perawat, sehingga pelayanan kesehatan kepada yang bekerja di IKN itu bisa maksimal.

"Kita berharap agar Dinas Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang profesional,” ungkapnya.

Baca Juga;

Pemerintah Siapkan 47 Tower Apartemen Tempat Tinggal ASN dan TNI/Polri di IKN Nusantara

“Tadi informasinya akan ada pembangunan Poltekes yang ada di Samarinda dan Balikpapan agar dimaksimalkan melatih tenaga-tenaga kesehatan untuk bekerja di fasilitas kesehatan yang ada sekitar IKN,” ujar Darul.

Lebih lanjut, Darul juga berharap, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar IKN membangun atau menyediakan klinik-klinik untuk penanganan darurat sementara.


“Tadi diusulkan oleh Dinas Kesehatan agar perusahan-perusahan besar di sekitar IKN mempunya klinik sendiri. Klinik itu, kan, sifatnya penanganan darurat sementara. Nanti kalau sudah dirujuk baru perlu ke rumah sakit atau puskesmas,” ujarnya. (*)

Baca Juga:

Kemen PUPR Kerahkan 16 Ribu Pekerja Konstruksi Bangun IKN Nusantara

#DPR RI #IKN Nusantara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Otorita Ajak Pemerintah Daerah Koloborasi Bangun Ibu Kota Nusantara
Sinergi antardaerah menjadi faktor penting memperkuat ekosistem pembangunan IKN sebagai ibu kota politik yang inklusif dan berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Agustus 2026
Otorita Ajak Pemerintah Daerah Koloborasi Bangun Ibu Kota Nusantara
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Bagikan