Kemen PUPR Kerahkan 16 Ribu Pekerja Konstruksi Bangun IKN Nusantara


Hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA/HO-Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mengerahkan 16.000 pekerja konstruksi untuk membangun pekerjaan dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pekerjaan akan dimulai pada Februari 2023.
"Nanti Februari, Maret baru akan masuk pekerja fisiknya. Total kira-kira ada 16.000 pekerja kontruksi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Yogyakarta, Sabtu (28/1).
Baca Juga
Menteri Basuki melanjutkan, 16 ribu pekerja konstruksi itu akan membangun kantor-kantor pemerintahan, Istana Presiden hingga fasilitas umum lainnya. Ia memastikan pekerjaan dasar itu akan digarap 16 ribu pekerja konstruksi itu.
"Banyak (yang dibangun), kantor-kantor. Istana Presiden, kantor Menko, kantor menteri. Ada jalan-jalan, instalasi penjernih air limbah, jalan tol, jembatan yang ada di situ. Jadi semua pekerjaan dasar," jelas Basuki.
Baca Juga
Jokowi Sambut Baik Minat Sektor Swasta Malaysia Terkait IKN Nusantara
"Semua terencana, kantor presiden, kantor menko, kantor menteri, kantor yang lain, perumahan, wakil presiden itu dengan desain and build sudah ditanda tangani Desember 2022 kemudian dilakukan desainnya, termasuk jalan tol, jalan logistik," sambung Basuki.
Basuki mengatakan, seluruh pekerja konstruksi akan tinggal di 22 tower yang sudah disiapkan. Basuki tidak ingin mereka tinggal di bedeng-bedeng sehingga tidak menimbulkan kekumuhan di IKN Nusantara.
"Nanti tidak ada bedeng-bedeng. Gak ada lagi misalnya kekumuhan. Insyaallah bukan kita tidak boleh, bukan melarang tapi semua masuk ke dalam hunian (tower untuk pekerja konstruksi)," tutup Basuki. (Cahyo Purnomoedi/Yogyakarta)
Baca Juga
Kadin Promosikan Potensi Ekonomi IKN di World Economic Forum
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo

Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau

Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
