Jokowi Klaim BPN Sekarang Setahun Bisa Tuntaskan 10 Juta Sertifikat

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 27 Desember 2023
Jokowi Klaim BPN Sekarang Setahun Bisa Tuntaskan 10 Juta Sertifikat

Presiden Jokowi berfoto bersama usai menyerahkan sertifikat wakaf di Masjid Agung Sidoarjo, Rabu (27/12/2023) ANTARA/Indra Setiawan

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sebanyak seribu sertifikat wakaf di Masjid Agung, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Acara ini bagian dalam lawatan Presiden ke Jatim untuk menghadiri perayaan Natal di Gereja Bethany Surabaya.

"Bapak ibu sekalian hari ini menerima sertifikat di Jatim yang saat ini sudah diselesaikan sebanyak seribu sertifikat," katanya, di hadapan penerima sertifikat dari berbagai daerah di Jatim, Rabu (27/12).

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Zulhas dan Hadi Tjahjanto Turun Langsung ke Lapangan



Presiden mengatakan, jika secara nasional jumlah sertifikat wakaf yang harus diselesaikan 460 ribu, meliputi 126 juta bidang lahan sejak 2015. Dari jumlah tersebut, kata dia, yang sudah bersertifikat sebanyak 46 juta dan masih 80 juta yang belum bersertifikat. Sehingga, terjadi konflik sengketa antara tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan termasuk untuk tanah wakaf yang menjadi sengketa antarsaudara.

"Seperti sertifikat masjid yang ada di kota. Harganya sudah mahal, waktu diwakafkan oleh bapaknya tidak ada sertifikat, kemudian bapaknya tidak ada misalnya. Anaknya kemudian menilai wakaf tersebut nilainya puluhan miliar dan sengketa lahan wakaf seperti ini terjadi di mana-mana," katanya.

Baca Juga:

Penguasaan Teritori Hadi Diyakini Jokowi Bisa Selesaikan Sengketa dan Lahan IKN



Jokowi menambahkan, jika dulu sebanyak 126 juta yang belum disertifikatkan sebanyak 80 juta, kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) setahun hanya mampu menerbitkan 500 ribu sertifikat, maka masyarakat harus menunggu 160 tahun untuk mendapatkan sertifikat.

"Namun saat ini sampai akhir tahun kurang lima sampai enam juta sertifikat biar dilanjutkan pemimpin yang akan datang. Itu setahun selesai, sekarang BPN setahun bisa sepuluh juta sertifikat," katanya.

Semoga, kata Presiden, dengan adanya sertifikat yang dimiliki sehingga semuanya tidak ada sengketa dan masalah hukum dari siapapun termasuk klaim anak cucu karena sertifikat sudah ada. "Karena kalau belum bersertifikat akan menjadi sengketa yang bertahun-tahun. Kami sudah mendapatkan ribuan pengaduan seperti ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memberikan hadiah berupa sepeda kepada penerima sertifikat yang hadir. Hadiah pertama diterima oleh Fatoni dari Surabaya karena berhasil menjawab dengan lantang Pancasila dan kedua diterima Ely dari Jombang karena berhasil menyebutkan nama ibu kota yang baru.

Dilansir dari Antara, sebelum menyerahkan sertifikat wakaf, Jokowi juga menyerah 4.000 sertifikat di GOR Sidoarjo. (*)

Baca Juga:

Sepak Terjang Hadi Tjahjanto, dari 'Udara' ke 'Tanah' Jawab Tantangan Baru Jokowi

#Sertifikat Tanah
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Berlaku Tahun Depan, Tanah Tanpa Sertifikat akan Diambil Jadi Milik Negara
Ramai informasi tentang tanah tanpa sertifikat akan diambil alih oleh negara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Berlaku Tahun Depan, Tanah Tanpa Sertifikat akan Diambil Jadi Milik Negara
Indonesia
Komisi II DPR Ingatkan Perubahan Sertifikat Tanah Tahun 1961-1997 ke Elektronik jangan Bebani Masyarakat
Kebijakan tersebut berpotensi membingungkan masyarakat, terutama pemilik sertifikat lama yang belum akrab dengan sistem digital.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Mei 2025
Komisi II DPR Ingatkan Perubahan Sertifikat Tanah Tahun 1961-1997 ke Elektronik jangan Bebani Masyarakat
Indonesia
Legislator Minta Daerah Rawan Bencana Jadi Prioritas Sertifikat Tanah Elektronik
Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa segera merealisasikan percepatan sertifikasi tanah secara elektronik
Frengky Aruan - Rabu, 12 Maret 2025
Legislator Minta Daerah Rawan Bencana Jadi Prioritas Sertifikat Tanah Elektronik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Tanpa Sertifikat Elektronik Jadi Milik Negara
Pemerintah dikabarkan akan menarik tanah milik perorangan yang tak miliki sertifikat elektronik.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Februari 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Tanpa Sertifikat Elektronik Jadi Milik Negara
Indonesia
Penertiban Sertifikat Pagar Laut Haru Jadi Langkah Menata Ulang Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah
Program reforma agraria agar tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial serta membuka jalan bagi masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Februari 2025
Penertiban Sertifikat Pagar Laut Haru Jadi Langkah Menata Ulang Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah
Indonesia
Waktunya BPN Bersih-Bersih, Pecat dan Penjarakan Oknum Penerbit HGB Pagar Laut
Kementerian ATR/BPN baru saja mencabut ratusan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) pagar laut di kawasan pesisir pantai Tangerang.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Januari 2025
Waktunya BPN Bersih-Bersih, Pecat dan Penjarakan Oknum Penerbit HGB Pagar Laut
Indonesia
Sertifikat Tanah Elektronik Bisa Menjadi Agunan Bank
Warga yang ingin mengajukan kredit ke bank dan menggunakan sertifikat tanahnya menjadi agunan agar bisa menggunakan kredit dengan bijak
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 September 2024
Sertifikat Tanah Elektronik Bisa Menjadi Agunan Bank
Indonesia
Jokowi Izinkan Sertifikat Elektronik Jadi Agunan Bank
Sertifikat tanah elektronik program Redistribusi Tanah Kementerian ATR/BPN itu sudah menjadi hak milik warga.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 April 2024
Jokowi Izinkan Sertifikat Elektronik Jadi Agunan Bank
Indonesia
Kementerian ATR/BPN Produksi 2.534 Sertipikat Tanah Wakaf Dalam Satu Tahun
sertifikasi tanah wakaf memiliki tujuan mulia yakni menjaga amal jariah pihak yang mewakafkan atau wakif.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 29 Maret 2024
Kementerian ATR/BPN Produksi 2.534 Sertipikat Tanah Wakaf Dalam Satu Tahun
Indonesia
Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Gas Penyerahan Sertifikat Rumah Ibadah
AHY dilantik menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto setelah ia ditunjuk Jokowi menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Februari 2024
Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Gas Penyerahan Sertifikat Rumah Ibadah
Bagikan