Jokowi Didesak Segera Umumkan Nama Ibu Kota Baru

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 02 Agustus 2019
Jokowi Didesak Segera Umumkan Nama Ibu Kota Baru

Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat berdiskusi di Bukit Soeharto, Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim, saat mengunjungi lokasi tersebut Selasa (7/5) siang. (Foto: Anggun/Humas)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2005 hingga 2015 Agustin Teras Narang mendesak Jokowi mempercepat pengumuman kota yang bakal menjadi ibu kota baru.

Hal ini sangat diperlukan sebagai upaya mengakhiri terjadinya persaingan antara provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dalam merebut lokasi Ibu Kota RI.

Baca Juga: Plus Minus Kaltim dan Kalteng Sebagai Calon Ibu Kota Versi Bappenas

Adapun tiga provinsi di Kalimantan yang berpeluang menjadi lokasi baru ibu kota pemerintahan RI yakni, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

"Saya lihat dan ikuti selama ini, sepertinya ada persaingan tiga provinsi di Kalimantan untuk merebut lokasi ibu kota RI. Apalagi ketiga lokasi itu pernah dikunjungi Presiden Jokowi, semakin memperkuat persaingan dan itu sangat kurang baik," jelas Agustin kepada wartawan, Jumat (2/8).

Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat berdiskusi di Bukit Soeharto, Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim, saat mengunjungi lokasi tersebut Selasa (7/5) siang. (Foto: Biro Setpres)
Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat berdiskusi di Bukit Soeharto, Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim, saat mengunjungi lokasi tersebut Selasa (7/5) siang. (Foto: Biro Setpres)

Kepala daerah di tiga provinsi itu beberapa pekan terakhir terkesan menonjolkan kelebihan daerahnya masing-masing. Calon Anggota DPD RI terpilih periode 2019 hingga 2024 itu mengemukakan, menonjolkan kelebihan tiap masing-masing provinsi merupakan tindakan yang tepat.

Hanya, beberapa pekan terakhir ada pernyataan ataupun ungkapan yang kesannya menonjolkan kekurangan daerah atau provinsi lain.

Baca Juga: Bappenas Targetkan Pemindahan Ibu Kota Negara Mulai Tahun 2024

"Masing-masing pihak dari ketiga provinsi itu menonjolkan kelebihannya dan mengungkapkan kekurangan daerah lain. Hal itu bahkan diungkapkan secara terbuka, baik itu melalui seminar, pandangan para pejabat daerah, cendekiawan, politisi, masyarakat dan lain sebagainya," terang Agustin.

Ia berharap, dimana pun nantinya diputuskan lokasi Ibu Kota Pemerintahan RI yang baru, hendaknya dapat diterima dengan baik dan mengakhiri segala persaingan secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi selama ini.

Dia mengemukakan pemerintah daerah di seluruh pulau Kalimantan harus tetap bersatu dan bersinergi dalam memajukan pembangunan dan memakmurkan serta mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan begitu, Pulau Kalimantan menjadi tempat sekaligus menghantarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
sebagai Negara maju dan kuat di dunia.

Baca Juga: LIPI: Pisahkan Ibu Kota dengan Pusat Bisnis Opsi Rasional

"Saya yakin seluruh kepala daerah dan masyarakat di Pulau Kalimantan mampu mewujudkan. Saya yakin itu. Dan, semoga dalam waktu tidak terlalu lama, Presiden Jokowi mengumumkan lokasi pasti ibu kota pemerintahan RI yang baru," pungkas dia. (Knu)

#Pemindahan Ibu Kota
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Sekaligus segera menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait kepemimpinan Otorita IKN
Angga Yudha Pratama - Kamis, 31 Oktober 2024
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Indonesia
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Jokowi menegaskan buka hanya gedung yang siap, melainkan listrik, furnitur, hingga sumber daya manusia
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 September 2024
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken  Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Indonesia
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Jokowi mengungkapkan penyebab pembangunan IKN terhambat. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan Kalimantan Timur selalu diguyur hujan setiap harinya.
Soffi Amira - Selasa, 16 Juli 2024
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Reputasi negara dipertaruhkan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 Juli 2024
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Indonesia
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Jadi nanti Keputusan Presiden itu termasuk mengatur tahapan perpindahan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Bagikan