LIPI: Pisahkan Ibu Kota dengan Pusat Bisnis Opsi Rasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 26 Juni 2019
LIPI: Pisahkan Ibu Kota dengan Pusat Bisnis Opsi Rasional

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko (kiri) bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (tengah) dan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia M Wahid Supriyadi (tiga kanan) senan pagi di dalam Mal Pelayanan Pu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko menilai rencana pemerintah memisahkan ibu kota dengan pusat bisnis merupakan opsi rasional.

“Menurut saya itu opsi rasional, memecah fokus ibu kota bisnis dan pemerintahan. Tapi apakah itu harus di Kalimantan, Lombok, Banten, Sentul barangkali, itu masalah berikutnya. Itu rasional terlepas dari preferensi politik,” kata Handoko, Rabu (26/6).

BACA JUGA: Plus Minus Kaltim dan Kalteng Sebagai Calon Ibu Kota Versi Bappenas

Menurut dia, memindahkan ibu kota pemerintahan itu satu opsi yang bagus. Dan sebagai orang modern tentu tidak boleh menutup opsi itu.

Selama belum ada hitam di atas putih pemindahan ibu kota pemerintahan bisa dipertimbangkan dan dicoba agar bisa fleksibel.

"Kalau menutup opsi kan enggak fleksibel jadinya. 'Wis pokok e iki' (sudah pokoknya ini), ya kan repot. Orang modern harus fleksibel menyesuaikan diri dengan perubahan," tutur Handoko.

Presiden Jokowi meninjau lokasi ibu kota
Presiden Jokowi meninjau lokasi di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah sebagai calon lokasi ibu kota negara (Foto: Biro Pers Setpres)

Pemindahan ibu kota pemerintahan, sebagaimana dikutip Antara, merupakan sebuah dinamika. Dan memang kebutuhan dan tuntutan eksternal lingkungan yang memaksa memilih salah satu opsi tersebut.

“Mau tidak mau. Jadi terlepas akan berhasil atau tidak nantinya, toh belum ada juga yang melakukan itu. Kalau sekarang kita mau melakukan itu ya kenapa tidak, kan ya enggak apa-apa. Kalau berhasil, kan bagus,” ujar Handoko.

BACA JUGA: Jokowi Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Masih Dalam Tahap Kajian

Ia mengatakan jika pemindahan tersebut sudah menjadi opsi tinggal bagaimana membuat pilihan lokasi terbaik. Dan mengisinya, karena konten itu penting, dan mengeksekusinya supaya sukses.

“Apapun pilihannya apakah mau di Kalimantan, tetap Jakarta, di Banten, ya tidak apa-apa. Kalau scientist harus fleksibel pemikirannya,” lanjutnya. (*)

#LIPI #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Sekaligus segera menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait kepemimpinan Otorita IKN
Angga Yudha Pratama - Kamis, 31 Oktober 2024
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Indonesia
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Jokowi menegaskan buka hanya gedung yang siap, melainkan listrik, furnitur, hingga sumber daya manusia
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 September 2024
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken  Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Indonesia
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Jokowi mengungkapkan penyebab pembangunan IKN terhambat. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan Kalimantan Timur selalu diguyur hujan setiap harinya.
Soffi Amira - Selasa, 16 Juli 2024
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Reputasi negara dipertaruhkan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 Juli 2024
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Indonesia
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Jadi nanti Keputusan Presiden itu termasuk mengatur tahapan perpindahan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Indonesia
Ibu Kota Pindah ke IKN, GBK dan Monas Tetap jadi Aset Negara
Jadi nanti Keputusan Presiden itu termasuk mengatur tahapan perpindahan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
Ibu Kota Pindah ke IKN, GBK dan Monas Tetap jadi Aset Negara
Indonesia
Argumen Otorita Ibu Kota Nusantara Gelar Upacara HUT RI di Dua Tempat
Upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 digelar di dua lokasi,
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Juni 2024
Argumen Otorita Ibu Kota Nusantara Gelar Upacara HUT RI di Dua Tempat
Bagikan