Jokowi Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Masih Dalam Tahap Kajian

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 17 Mei 2019
Jokowi Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Masih Dalam Tahap Kajian

Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat berdiskusi di Bukit Soeharto, Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim, saat mengunjungi lokasi tersebut Selasa (7/5) siang. (Foto: Anggun/Humas)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain masih dalam tahap kajian.

"Pemindahan ibu kota. Nanti segera diputuskan kalau kajian lingkungan infrastruktur, kegempaan, banjir, ketersediaan sumber air baku baru diputuskan," katanya seperti dilansir Antara, Jumat (17/5).

Jokowi mengatakan, masalah dimana lokasi ibu kota pun belum ada keputusan. Karena semua masih dalam pengkajian secara detail. Walau pun diakui Jokowi, dirinya terus mendapatkan laporan terkait progres rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Suasana Jakarta. Foto: Net
Suasana Jakarta. Foto: Net

"Yang jelas bukan di Lombok, karena Lombok sudah ada Mandalika," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memaparkan plus dan minus Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota negara Indonesia yang baru.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, Kalimantan Tengah memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai calon Ibu Kota negara.

"Kalteng bebas bencana gempa bumi dan 97 persen wilayah deliniasi tergolong ke dalam area yang aman dari banjir," ujarnya kala itu.

Selain itu, keunggulan Kalteng lainnya yaitu ketersediaan lahan yang luas dengan 70 persen status hutan produksi konversi (bebas konsesi) dan hutan produksi dengan konsesi hutan alam, memiliki akses terhadap Bandara Tjilik Riwut, dan tidak berbatasan langsung dengan batas negara.

Adapun kelemahan Kalteng salah satunya yaitu lokasinya jauh dari pelabuhan laut yaitu sekitar enam jam.

"Bagaimanapun Indonesia negara maritim, negara kepulauan, bukan negara kontinen seperti Brasil atau Kazakhstan. Idealnya, Ibu Kota tidak harus di pinggir laut, tapi tidak terlalu jauh dari laut," ujar Bambang.

Ketersediaan sumber daya air tanah juga terbatas dan hanya tersedia air sungai. Kemudian, di sebagian besar wilayah deliniasi memiliki lapisan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Struktur demografi Kalteng relatif homogen dan secara historis juga pernah terjadi konflik sosial yaitu peristiwa Sampit.

Sementara itu, Kalimantan Timur memiliki sejumlah keunggulan yaitu dekat dengan dua bandara besar di Samarinda dan Balikpapan, dekat dengan akses Jalan Tol Balikpapan -Samarinda, dan dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan

Di Kaltim juga tersedia infrastruktur jaringan energi dan air bersih, struktur demografinya heterogen dimana sebagian besar merupakan pendatang.

"Lokasi deliniasi Kalteng dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II di sekitar Selat Makassar," kata Bambang.

Kaltim juga bebas bencana alam gempa bumi dan kebakaran hutan, tidak berbatasan langsung dengan batas negara, serta memiliki ketersediaan lahan dengan status areal penggunaan lain (APL) atau areal bukan kawasan hutan, hutan produksi dengan konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan hutan produksi yang bebas konsesi

"Kelemahannya, Kaltim rawan banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu daerah aliran sungai dan ketersediaan sumber daya air tanahnya rendah," ujar Bambang.

Hingga saat ini calon lokasi Ibu Kota negara yang baru belum ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo karena masih menunggu hasil kajian oleh Bappenas yang tengah dalam tahap finalisasi. Laporan keunggulan dan kelemahan Kalteng dan Kaltim itu merupakan hasil kunjungan presiden ke kedua provinsi tersebut. (*)

Baca Juga: DPR Segera Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

#Joko Widodo #Pemindahan Ibu Kota #Kalimantan Timur
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
Kaltim Raih Penghargaan Penurunan Stunting Terbaik di Rakornas 2025, Gibran: Kuncinya Sinergi Pusat dan Daerah
Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka Rakornas Stunting 2025 dan menegaskan pentingnya sinergi pusat-daerah untuk mencapai target 14,2% pada 2029. Kaltim raih penghargaan terbaik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Kaltim Raih Penghargaan Penurunan Stunting Terbaik di Rakornas 2025, Gibran: Kuncinya Sinergi Pusat dan Daerah
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
David Febrian Sandi tegaskan dukungan pada Prabowo-Gibran adalah langkah sah melanjutkan visi Jokowi
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 November 2025
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
Bagikan