Jokowi Bakal Gabungkan BUMN Pariwisata dan Penerbangan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2020
Jokowi Bakal Gabungkan BUMN Pariwisata dan Penerbangan

Presiden Joko Widodo dalam rapat dengan pimpinan MPR. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pariwisata dan penerbangan menjadi dua sektor yang sangat terpukul oleh kontraksi ekonomi. Tercatat, jumlah wisatawan mancanegara yang melancong ke Indonesia hanya 482 ribu orang di periode tersebut atau menurun 81 persen secara kuartal ke kuartal dan turun 87 persen.

Pemerintah pun, mengkaji kemungkinan untuk menggabungkan BUMN sektor penerbangan dan pariwisata agar industri di kedua sektor tersebut bisa lebih kokoh dan memiliki bisnis yang terakselerasi.

Presiden Jokowi meminta bawahanya, mengkaji bandara-bandara yang berpotensi jadi hub dan super hub sesuai letak geografis dan karakter wilayahnya.

Baca Juga:

Anak Buah Anies Beberkan Tingkat Kesembuhan COVID DKI di Atas Angka Nasional

“Kita harus berani tentukan bandara yang berpotensi jadi internasional hub,” ujar Jokowi.

Jokowi mencatat terdapat delapan bandar udara (bandara) internasional di Indonesia yang berpotensi jadi hub dan super hub untuk mentransformasi industri penerbangan dan pariwisata.

Delapan bandara tersebut yakni, Bandara Ngurah Rai (Bali), Seokarno Hatta (Banten), Kualanamu (Sumatera Utara), Jogjakarta, Balikpapan (Kalimantan Timur), Hassanudin (Sulawesi Selatan), Sam Ratulangi (Sulawesi Utara), dan Juanda (Jawa Timur),” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai penggabungan BUMN Aviasi dan Pariwisata di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (6/8).

Terminal 3 Bandara Soetta
Terminal 3 Bandara Soetta.

Saat ini, kata Jokowi, jumlah hub penerbangan di Indonesia terlalu banyak dan tidak merata. Indonesia mengklaim memiliki 30 bandara internasional. Bahkan, negara lain yang tidak memiliki bandara internasional sebanyak Indonesia.

“Apakah diperlukan sebanyak ini ? Negara-negara lain saya kira tidak melakukan ini. Coba dilihat, dan sembilan persen lalu lintas terpusat hanya di empat bandara, di Seokarno Hatta, Ngurah Rai Bali, Juanda, dan Kualanamu,” ujarnya.

Baca Juga:

Ini Skema Bantuan bagi Pegawai dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta

#BUMN #Kinerja BUMN #Pariwisata Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
MBG Jadi 'Senjata Rahasia' Pemerintah untuk Tarik Wisatawan, Sampai Bikin Dunia Kagum dan Geleng-Geleng Kepala
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak program MBG juga memiliki fungsi ganda
Angga Yudha Pratama - Kamis, 14 Agustus 2025
MBG Jadi 'Senjata Rahasia' Pemerintah untuk Tarik Wisatawan, Sampai Bikin Dunia Kagum dan Geleng-Geleng Kepala
Bagikan