Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Berikan 46 Perwira Kenaikan Pangkat Jenderal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 05 Desember 2020
Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Berikan 46 Perwira Kenaikan Pangkat Jenderal

Kapolri Idham Azis. (Foto: Mabes Polri).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jelang pensiun pada 21 Januari 2021, Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan kenaikan pangkat bagi 46 perwira tinggi (Pati). Pemberian Korps Raport tersebut dilakukan Polri di Ruang Pertemuan Utama, Mabes Polri, pada Jumat (4/12).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, dalam kenaikan pangkat ini ada 16 orang yang naik dari Brigjen menjadi Irjen. Kemudian yang naik dari Kombes ke Brigadir Jenderal Polisi ada 30 orang.

"Jadi semua ada 46," kata Argo di Mabes Polri, Jumat (4/12).

Baca Juga:

Jaksa Tuntut Brigjen Prasetijo 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Argo mengatakan, puluhan anggota yang naik pangkat tersebut, tersebar di dalam struktur dan ada yang di luar struktur Polri yakni di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan itu kata Argo, Jenderal Idham Azis mengingatkan secara personal kepada puluhan anggota yang naik pangkat. Mereka diminta selalu bersyukur dan berterimakasih kepada keluarga.

"Karena isteri dan anak yang telah mendoakan dan terima kasih kepada institusi Polri yang telah membesarkan," tuturnya.

Kemudian, lanjut Argo, khusus mereka yang berada di luar struktur Polri, Idham Azis juga menekankan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik.

Pelantikan Perwira Tinggi Polri. (Foto: Mabes Polri)
Caption

"Menjadi contoh maupun panutan di sana. Membawa nama baik Polri. Jadi keberadaan mereka itu dapat bermanfaat, dapat dirasakan oleh ASN maupun yang menggunakan," ujarnya.

Berikut daftar pati Polri yang naik pangkat setingkat lebih tinggi;

1. Irjen Pol Denni Gapril, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

2. Irjen Pol Bambang Sukamto, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

3. Irjen Pol Andjar Dewanto, Pati Bareskrim Polri (penugasan pada BNN).

4. Irjen Pol Yadi Suryadinata, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

5. Irjen Pol Tatang, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

6. Irjen Pol Luky Arliansyah, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

7. Irjen Pol Wirdhan Denny, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

8. Irjen Pol Achmad Fachruz Zaman, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.


9. Irjen Pol Ahmad Haydar, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.


10. Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.


11. Irjen Pol Dono Indarto, Pati Baintelkam Polri (Penugasan pada BSSN).


12. Irjen Pol Tomex Korniawan, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.


13. Irjen Pol Nanang Afianto, Kakorsabhara Baharkam Polri.


14. Irjen Pol Faizal Thayeb, Pati Baintelkam Polri (Penugasan pada BIN).


15. Irjen Pol Suwondo Nainggolan, Kakorbinmas Baharkam Polri.


16. Irjen Pol Ferdy Sambo, Kadiv Propam Polri.


17. Brigjen Pol Setyo Dwiantoro, Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk III Baintelkam Polri.


18. Brigjen Pol Agus Budiharta, Kapuslabfor Bareskrim Polri.


19. Brigjen Pol Mamat Surahmat, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk III Sespim Lemdiklat Polri.


20. Brigjen Pol Bambang Pristiwanto, Pati Itwasum Polri (Penugasan pada Kemenpolhukam).


21. Brigjen Pol Agus Suharnoko, Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri.


22. Brigjen Pol Aan Suhanan, Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri.


23. Brigjen Pol Sabaruddin Ginting, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).


24. Brigjen Pol Adang Ginanjar S, Pati SSDM Polri (Penugasan pada Setmilpres).


25. Brigjen Pol Isnaeni Ujiarto, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).


26. Brigjen Pol Imran Yunus, Waketbidminwa STIK Lemdiklat Polri.


27. Brigjen Pol Robinson DP Siregar, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).


28. Brigjen Pol Ratna Pristiana Mulya, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Kemenkumham)


29. Brigjen Pol Muhammad Zainul Muttaqien, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).


30. Brigjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga, Karorenmin Lemdiklat Polri.


31. Brigjen Pol Anwar, Karowatpers SSDM Polri.


32. Brigjen Pol Budi Wibowo, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).


33. Brigjen Pol Rinto Djatmono, Auditor Kepolisian Utama Tk II Itwasum Polri.


34. Brigjen Pol Hero Henrianto Bachtiar, Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri.


35. Brigjen Pol Andries Hermanto, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk II Sespim Lemdiklat Polri.


36. Brigjen Pol Slamet Hariyadi, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri.


37. Brigjen Pol Budi Indra Dermawan, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri.


38. Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah, Dirprog Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri.


39. Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan, Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).


40. Brigjen Pol Sri Suari, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk II Sespim Lemdiklat Polri.


41. Brigjen Pol Bariza Sulfi, Karobinkar SSDM Polri.

42. Brigjen Pol Anggoro Sukartono, Karowabprof Divpropam Polri.


43. Brigjen Pol Asep Edi Suheri, Kakorwas PPNS Bareskrim Polri.


44. Brigjen Pol Suyudi Ario Seto, Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri.


45. Brigjen Pol Yayat Popon Ruhiat, Pati Baintelkam Polri (Penugasan pada BIN).


46. Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karopaminal Divpropam Polri. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Antisipasi Potensi Kericuhan Saat Pilkada

#Calon Kapolri #Kapolri #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Bagikan