Kapolri Tegaskan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Tak Hambat Karier Anggota

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Kapolri Tegaskan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Tak Hambat Karier Anggota

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok. Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kebijakan perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri yang baru disahkan DPR RI tidak akan menghambat jenjang karier personel di institusi kepolisian.

Menurut Sigit, Selasa (9/6), mekanisme batas usia pensiun dalam aturan terbaru telah dirancang untuk menjaga rotasi dan promosi jabatan tetap berjalan sehingga tidak menimbulkan hambatan karier atau bottleneck di lingkungan Polri.

Batas usia pensiun, sudah diatur sehingga dengan sumbatan bottleneck terkait dengan stuck-nya suatu posisi, ini semuanya sudah diatur,

Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.

Rotasi dan Promosi Jabatan Dipastikan Tetap Berjalan

Sigit menjelaskan, ketentuan baru terkait usia pensiun telah mempertimbangkan kebutuhan organisasi, termasuk keberlanjutan regenerasi personel dan rotasi jabatan di berbagai tingkatan.

Karena itu, ia memastikan tidak akan terjadi penumpukan jabatan yang berpotensi menghambat perkembangan karier anggota Polri.

Selain mengatur masa pengabdian anggota, perubahan regulasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Baca juga:

Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal

Kapolri menekankan bahwa implementasi undang-undang baru ini harus menjadi momentum bagi Polri untuk semakin humanis dan profesional dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, kepercayaan publik menjadi salah satu target utama yang ingin diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

"Utamanya bagaimana Polri menjadi lebih humanis, lebih profesional, lebih dicintai oleh masyarakat," tegasnya.

Sigit berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat kinerja seluruh anggota Polri sehingga kebutuhan masyarakat, baik dalam aspek pelayanan maupun pengamanan, dapat dipenuhi secara optimal.

"Amanat dari undang-undang ini, semoga bisa memberikan pelayanan yang diharapkan masyarakat luas," ucapnya.

Baca juga:

UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi

DPR Resmi Sahkan Perubahan UU Polri

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah perubahan batas usia pensiun anggota Polri.

Berdasarkan aturan baru, anggota Polri dengan pangkat tamtama dan bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun.

Sementara itu, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun.

Adapun untuk perwira tinggi bintang empat, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

Berikut ketentuan usia pensiun anggota Polri yang diatur dalam undang-undang terbaru:

  • Tamtama: paling tinggi 59 tahun
  • Bintara: paling tinggi 59 tahun
  • Perwira Pertama: paling tinggi 60 tahun
  • Perwira Menengah: paling tinggi 60 tahun
  • Perwira Tinggi: paling tinggi 60 tahun
  • Perwira Tinggi Bintang Empat: paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan presiden

(Knu)

#UU Polri #Kapolri #Listyo Sigit Prabowo #Usia Pensiun
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Dahnil menyayangkan adanya tindakan penyadapan oleh para jenderal aktif Polri tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Hendardi menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden memiliki dimensi lebih luas dari sekadar tindak pidana penyadapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Listyo Sigit Tersangka Sadap RI 1, Kasatpres Letjen Ariyo Windutomo Ditunjuk Rangkap Jabatan Plt KSP
Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dan menunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt KSP
Wisnu Cipto - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Tersangka Sadap RI 1, Kasatpres Letjen Ariyo Windutomo Ditunjuk Rangkap Jabatan Plt KSP
Bagikan