Jelang 20 Oktober Situasi Politik Seharusnya Diwarnai Dengan Perayaan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 15 Oktober 2019
 Jelang 20 Oktober Situasi Politik Seharusnya Diwarnai Dengan Perayaan

Politisi Golkar yang juga anggota DPR Ace Hasan Syadzily (Foto: mpr.go.id)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai bahwa seharusnya semua bangsa Indonesia sepakat Pilpres 2019 sudah selesai dan pertarungan politik perebutan kekuasaan sudah tidak relevan lagi menjadi perdebatan.

"Menjelang 20 Oktober seharusnya situasi politik kita diwarnai dengan perayaaan. Karena kita semua sebagai bangsa Indonesia telah melewati satu fase demokrasi di mana kita telah melakukan proses Pemilu yang berjalan dengan baik dan tak perlu ada yang dikhawatirkan secara politik," kata Ace dalam sebuah diskusi bertemakan 'Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI' yang digelar oleh Indonesian Public Institute (IPI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Baca Juga:

Prabowo Rela Sowan Keliling Kubu Jokowi Demi Ambisi Gerindra Masuk Kabinet?

Bahkan perdebatan terkait dengan sah atau tidaknya hasil pilpres oleh KPU juga sudah selesai di meja persidangan Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Politisi Golkar Ace Hasan Syadzily sebut suasana jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf seharusnya penuh dengan perayaan
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily (Foto: mpr.go.id)

"Drama politik misalnya keraguan terhadap netralitas KPU dan lain-lain, telah teruji dalam proses yang diatur dalam konstitusi kita, salah satunya JR (judicial review) ke MK dan semua mata rakyat bisa menyaksikan bagaimana legitimasi Pilpres 2019," ujarnya.

"Bahwa ada kekurangan di sana sini itu pun sudah diselesaikan sesuai konstitusi," sambungnya.

Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo juga sudah bertemu langsung dengan para ketua partai politik oposisi dan menentukan arah pembangunan pemerintahan ke depan. Bagi Ace, fenomena politik tersebut juga harus dipahami bahwa kontestasi politik juga sudah selesai.

"Kita bisa saksikan Pak Jokowi sudah bertemu dengan Prabowo, Zulkifli Hasan, SBY. Itu menggambarkan sesungguhnya secara politik proses pilpres sudah selesai," terangnya.

Maka dari itu, Ace memandang bahwa sudah tidak relevan lagi ada riak-riak penolakan terhadap hasil Pilpres dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019.

"Dan seharusnya semua pihak menerima dan menganggap pelantikan 20 Oktober adalah perayaan kemenangan rakyat," tegasnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini juga menyinggung masalah aksi unjuk rasa beberapa elemen baik elemen kelompok keagamaan, masyarakat, Mahasiswa hingga pelajar.

Ia menilai bahwa narasi yang sebenarnya dibangun khususnya oleh mahasiswa tidak ada yang menyinggung masalah pelantikan Jokowi, mereka hanya mengritisi tentang persoalan Revisi Undang-undang di DPR. Namun mengapa ada narasi mencuat soal penolakan terhadap pelantikan.

Baca Juga:

Pakar Intelijen Percaya Mahasiswa Bisa Dilobi Lancarkan Pelantikan Jokowi

"Satu bulan terakhir ini, misalnya demonstrasi oleh mahasiswa, sesungguhnya tidak ada kaitannya langsung dengan pelantikan presiden, tapi orang menghubungkannya," pungkasnya.

Atas dasar itu, Ace memandang bahwa pihak-pihak yang ingin memperkeruh hasil pilpres 2019 dan mencegah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka mereka adalah kelompok yang anti demokrasi.

"Jadi kalau ada pihak yang mempersoalkan pelantikan presiden, saya berani berkesimpulan bahwa mereka memang orang-orang yang anti demokrasi," tandasnya.(Knu)

Baca Juga:

Prabowo Redakan Situasi Politik Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

#Anggota DPR #Demo Mahasiswa #Pilpres 2019 #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa, memberikan sinyal bahwa penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, belum berakhir. NasDem akan mengikuti proses hingga adanya PAW.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Buntut blunder fatal Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, NasDem menegaskan bakal segera berbenah. Hal itu agar tidak ada lagi kadernya yang melanggar kode etik.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Indonesia
Pimpinan DPR Pelan-Pelan Bakal Lobi Kapolri Bebaskan Demonstran yang Ditangkap
Pembebasan ini hanya berlaku untuk mereka yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pimpinan DPR Pelan-Pelan Bakal Lobi Kapolri Bebaskan Demonstran yang Ditangkap
Indonesia
Audiensi dengan Elemen Mahasiswa, Dasco Pastikan Tunjangan Rumah Anggota DPR Disetop per 31 Agustus 2025
Wakil Ketua DPR juga menyampaikan moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR akan dihentikan sebagai bentuk efisiensi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Audiensi dengan Elemen Mahasiswa, Dasco Pastikan Tunjangan Rumah Anggota DPR Disetop per 31 Agustus 2025
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Pramono Anung Pastikan KJP dan KJMU Tidak Akan Dicabut Meski Peserta Didik Ikut Unjuk Rasa
Tugas kita adalah membekali mereka agar mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pramono Anung Pastikan KJP dan KJMU Tidak Akan Dicabut Meski Peserta Didik Ikut Unjuk Rasa
Indonesia
Polisi Diminta Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Amikom, Bonnie Triyana: Tidak Ada Alasan yang Membenarkan Kekerasan Aparat Terhadap Pengunjuk Rasa
Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa dijamin oleh konstitusi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polisi Diminta Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Amikom, Bonnie Triyana: Tidak Ada Alasan yang Membenarkan Kekerasan Aparat Terhadap Pengunjuk Rasa
Indonesia
7 Terduga Pelaku Penjarahan di Rumah Uya Kuya Diproses Hukum, Polisi Sita Barang Bukti Kucing yang Ikut Dicuri
Polisi menyebut ada barang bukti yang ditemukan dari pihak terduga penjarah
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
7 Terduga Pelaku Penjarahan di Rumah Uya Kuya Diproses Hukum, Polisi Sita Barang Bukti Kucing yang Ikut Dicuri
Bagikan