Jelang 20 Oktober Situasi Politik Seharusnya Diwarnai Dengan Perayaan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 15 Oktober 2019
 Jelang 20 Oktober Situasi Politik Seharusnya Diwarnai Dengan Perayaan

Politisi Golkar yang juga anggota DPR Ace Hasan Syadzily (Foto: mpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai bahwa seharusnya semua bangsa Indonesia sepakat Pilpres 2019 sudah selesai dan pertarungan politik perebutan kekuasaan sudah tidak relevan lagi menjadi perdebatan.

"Menjelang 20 Oktober seharusnya situasi politik kita diwarnai dengan perayaaan. Karena kita semua sebagai bangsa Indonesia telah melewati satu fase demokrasi di mana kita telah melakukan proses Pemilu yang berjalan dengan baik dan tak perlu ada yang dikhawatirkan secara politik," kata Ace dalam sebuah diskusi bertemakan 'Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI' yang digelar oleh Indonesian Public Institute (IPI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Baca Juga:

Prabowo Rela Sowan Keliling Kubu Jokowi Demi Ambisi Gerindra Masuk Kabinet?

Bahkan perdebatan terkait dengan sah atau tidaknya hasil pilpres oleh KPU juga sudah selesai di meja persidangan Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Politisi Golkar Ace Hasan Syadzily sebut suasana jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf seharusnya penuh dengan perayaan
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily (Foto: mpr.go.id)

"Drama politik misalnya keraguan terhadap netralitas KPU dan lain-lain, telah teruji dalam proses yang diatur dalam konstitusi kita, salah satunya JR (judicial review) ke MK dan semua mata rakyat bisa menyaksikan bagaimana legitimasi Pilpres 2019," ujarnya.

"Bahwa ada kekurangan di sana sini itu pun sudah diselesaikan sesuai konstitusi," sambungnya.

Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo juga sudah bertemu langsung dengan para ketua partai politik oposisi dan menentukan arah pembangunan pemerintahan ke depan. Bagi Ace, fenomena politik tersebut juga harus dipahami bahwa kontestasi politik juga sudah selesai.

"Kita bisa saksikan Pak Jokowi sudah bertemu dengan Prabowo, Zulkifli Hasan, SBY. Itu menggambarkan sesungguhnya secara politik proses pilpres sudah selesai," terangnya.

Maka dari itu, Ace memandang bahwa sudah tidak relevan lagi ada riak-riak penolakan terhadap hasil Pilpres dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019.

"Dan seharusnya semua pihak menerima dan menganggap pelantikan 20 Oktober adalah perayaan kemenangan rakyat," tegasnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini juga menyinggung masalah aksi unjuk rasa beberapa elemen baik elemen kelompok keagamaan, masyarakat, Mahasiswa hingga pelajar.

Ia menilai bahwa narasi yang sebenarnya dibangun khususnya oleh mahasiswa tidak ada yang menyinggung masalah pelantikan Jokowi, mereka hanya mengritisi tentang persoalan Revisi Undang-undang di DPR. Namun mengapa ada narasi mencuat soal penolakan terhadap pelantikan.

Baca Juga:

Pakar Intelijen Percaya Mahasiswa Bisa Dilobi Lancarkan Pelantikan Jokowi

"Satu bulan terakhir ini, misalnya demonstrasi oleh mahasiswa, sesungguhnya tidak ada kaitannya langsung dengan pelantikan presiden, tapi orang menghubungkannya," pungkasnya.

Atas dasar itu, Ace memandang bahwa pihak-pihak yang ingin memperkeruh hasil pilpres 2019 dan mencegah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka mereka adalah kelompok yang anti demokrasi.

"Jadi kalau ada pihak yang mempersoalkan pelantikan presiden, saya berani berkesimpulan bahwa mereka memang orang-orang yang anti demokrasi," tandasnya.(Knu)

Baca Juga:

Prabowo Redakan Situasi Politik Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

#Anggota DPR #Demo Mahasiswa #Pilpres 2019 #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, tetapi juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bila wakil rakyat tersebut tidak bekerja sesuai harapan, mereka bisa tidak memilih anggota dewan itu lagi di pemilu selanjutnya.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Bagikan