Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menilai, isu yang paling kuat terkait pelantikan Presiden adalah potensi unjuk rasa mahasiswa yang dapat dinilai bisa mengganggu jalannya pelantikan. Namun, pemerintah dapat melakukan komunikasi dengan intens kepada mahasiswa untuk melobi agar agenda nasional itu berjalan lancar.
"Mahasiswa pada prinsipnya adalah generasi muda cendekiawan yang dapat diajak berdiskusi sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendengar pemerintah," kata Stanislaus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (15/10).
Baca Juga:
Kader IMM Tewas Tertembak, Kapolri Dinilai Tak Becuh Urus Anak Buahnya
Jika mahasiswa melakukan unjuk rasa, ia khawatir hal itu dapat dijadikan kendaraan bagi pihak-pihak yang akan menciptakan situasi tidak kondusif. Sehingga, hal tersebut harus dikomunikasikan kepada mahasiswa.
"Karena jika ini terjadi juga akan mencederai perjuangan intelektual mahasiswa," imbuh Stanislaus.
Selain itu aksi teror yang menimpa Menko Polhukam Wiranto menjadi catatan penting untuk meningkatkan standard pengamanan untuk VVIP. "Potensi ancaman gangguan keamanan yang paling dikhawatirkan seperti aksi teror diprediksi akan sulit terjadi terutama pada ring 1 mengingat ketatnya sistem pengamanan yang ada," ungkap Stanislaus.
Langkah yang dilakukan oleh Densus 88 akan membuat anggota dan simpatisan JAD untuk bersembunyi atau menjadi sleeper cell agar tidak menarik perhatian Densus 88 AT atau justru jika sudah pada tahap putus asa akan melakukan aksi dengan serangan akhir.
Namun dengan ketatnya sistem pengamanan dan terbatasnya sumber daya kelompok JAD maka aksi akhir tersebut akan sulit dilakukan di Jakarta. Pada peristiwa lain Joko Widodo sudah bertemu secara akrab dengan Prabowo Subianto, rivalnya pada saat Pilpres.
Hal ini membuat kelompok oposisi dengan basis ideologis cenderung menentang dengan adanya rekonsiliasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto. "Hubungan baik antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi kunci utama stabilitas politik saat ini. Hubungan tersebut juga berhasil memisahkan kelompok oposisi berbasis politik dengan kelompok ideologi," ungkap program doktoral Ilmu Kajian Intelijen UI ini.
Sikap kelompok ideologi yang menolak rekonsiliasi dapat dianggap wajar, mengingat terdapat tuntutan kelompok oposisi ideologi yang tidak mungkin dapat diakomodasi oleh pemerintah dan perbedaan prinsip yang cukup kuat.
Baca Juga:
Mahasiswa La Randi Tewas, Ormas Islam Demo Tuntut Kapolri & Menkopolhukam Dicopot
Terkait antisipasi gangguan keamanan dan untuk memastikan kelancaran acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pasukan gabungan TNI dan Polri dengan jumlah 27 ribu personel telah disiapkan. Jumlah tersebut menggambarkan kesiapan dan jaminan TNI Polri atas suksesnya acara Pelantikan Presiden dan Wapres.
"Dari berbagai hal tersebut di atas maka prediksi situasi Polhukam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 diperkirakan akan berjalan dengan aman dan terkendali dengan tetap mewaspadai berbagai unjuk rasa mahasiswa yang kemungkinan menjadi kendaraan bagi kelompok yang mempunyai agenda tertentu," terang Stanislaus. (Knu)
