Pramono Anung Pastikan KJP dan KJMU Tidak Akan Dicabut Meski Peserta Didik Ikut Unjuk Rasa

Ilustrasi demo 28 Agustus 2025. Foto Freepik
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi peserta didik yang mengikuti demonstrasi.
"Pemerintah Jakarta tidak akan mencabut KJP maupun KJMU. Itu adalah kewenangan Pemerintah Jakarta, terutama Gubernur. Saya sudah memutuskan tidak ada yang dicabut," jelas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Rabu (3/9).
Baca juga:
Adik Pengemudi Ojol Terlindas Rantis Brimob Affan Kurniawan Dipastikan Dapat Bantuan KJP
Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana.
Ia memastikan bahwa hak penyampaian pendapat adalah hak konstitusional warga negara, termasuk peserta didik, berbeda dengan kasus tawuran.
"Tugas kita adalah membekali mereka agar mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab," kata Nahdiana.
Meski demikian, Nahdiana juga mengingatkan bahwa peserta KJP/KJMU yang terbukti melakukan tindak pidana seperti perusakan atau tindakan anarkis lainnya akan mendapatkan konsekuensi.
Baca juga:
Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Aturan Pencabutan KJP dan KJMU Bagi Penerima yang Terlibat Kerusuhan
Ia menyatakan bahwa KJP/KJMU bisa saja dicabut, tetapi hanya setelah proses hukumnya berkekuatan tetap.
"Tentu saja kita tidak akan gegabah, kami akan menunggu sampai proses hukumnya berkekuatan tetap," tambahnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Polisi Minta PPATK Telusuri Aliran Dana ke Para Pelaku Kerusuhan Demo Jakarta

Polda Metro Jaya Geledah Kantor Lokataru Foundation Selama 2 Jam

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Aksi Demo di Bandara Adalah Hoaks, Kapolresta Bandara Soetta: Jangan Terhasut Provokasi

Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Pimpinan DPR Pelan-Pelan Bakal Lobi Kapolri Bebaskan Demonstran yang Ditangkap

Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.

Keterlibatan Anak dalam Demonstrasi Berisiko dan Mengancam Keselamatan, KPAI Ingatkan Orang Tua

Lagu Protes 'Mosi Tidak Percaya' Efek Rumah Kaca Hidup Lagi di Tengah Aksi Massa, Cermati Liriknya
