Isu Hubungan Tak Harmonis Panglima TNI dan KSAD Mengemuka di Rapat DPR

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 05 September 2022
Isu Hubungan Tak Harmonis Panglima TNI dan KSAD Mengemuka di Rapat DPR

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu hubungan tak harmonis Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, mengemuka dalam rapat kerja atau raker bersama DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Mulanya, anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon mempertanyakan hubungan Andika dan Dudung yang tak harmonis. Kata dia, isu itu muncul setelah adanya kabar anak Jenderal Dudung gagal masuk Akademi Militer (Akmil).

Baca Juga:

DPR Kritik Prabowo dan KSAD yang Absen saat Rapat Kerja

"Ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung. Ada apa terjadi disharmoni begini? Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kenapa kalau anak KSAD?" kata Effendi.

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, tak ada perlakuan khusus bagi siapapun yang mengikuti seleksi Akmil.

"Emang kalau anak presiden harus masuk? Kita harus tegas, pak. Jangan seperti ini kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak," ujarnya.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal Dudung tidak menghadiri rapat ini. Menhan Prabowo diwakili oleh Wamenhan M Herindra dan KSAD Jenderal Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Mayjen Agus Subiyanto.

Baca Juga:

KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid ini dihadiri oleh Penglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono.

"Ini semua menjadi rahasia umum pak, rahasia umum Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," kata Effendi.

Lebih lanjut, politikus partai berlogo banteng ini menilai ego Jenderal Andika dan Jenderal Dudung bisa merusak tatanan hubungan antara senior dan junior di TNI.

"Ego bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior, pak. Dengan segala hormat saya, pak, saya dekat dengan Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Hendak Hadiri Kegiatan KSAD di Merauke, Perwira TNI Meninggal Kecelakaan

#DPR RI #Komisi I DPR #Panglima TNI #Jenderal Andika Perkasa #KSAD
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Bagikan