Mula Akmal
MerahPutih.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman tidak hadir dalam rapat kerja atau raker bersama DPR RI terkait rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun 2023 serta isu-isu aktual termasuk kasus mutilasi warga oleh TNI di Papua.
Sejumlah anggota DPR melontarkan kritik keras terhadap Prabowo dan Dudung. Menurut mereka, seharusnya Prabowo dan Dudung hadir dalam raker tersebut karena membahas hal-hal penting untuk Kementerian Pertahanan dan TNI.
Baca Juga:
Bertemu Puan, Prabowo Sebut Sudah Tiga Generasi Dekat Dengan Keluarga Megawati
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi I DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9) ini dihadiri oleh Penglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono.
Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto diwakili oleh M Herindra dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman diwakili oleh Wakil KSAD Mayjen Agus Subiyanto.
"Kenapa sudah dua kali ini kalau tidak salah undangan secara resmi, Pak Menhan tidak datang? Yang hari ini sebetulnya sangat spesial karena kita akan membicarakan anggaran dan anggaran Kemenhan kan paling besar, Pak Menhan ya tidak hadir, jadi saya mohon penjelasan,” kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Nurul Arifin.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Yan Permenas juga melontarkan kritik khusus untuk Jenderal Dudung. Pasalnya, sudah beberapa kali, Jenderal Dudung tidak hadir rapat di DPR termasuk hari ini. Menurut dia, Dudung harus bisa membedakan antara agenda prioritas dan rutinitas.
“Kali ini kita rapat membahas RKA jadi harus dibedakan mana rapat yang menjadi prioritas dengan rutinitas yang penting di Mabes AD sebingga rapat-rapat begini tidak setiap saat kita lakukan, jadi saya berharap Kepala Staf AD harus hadir di sini,” ujarnya.
Baca Juga:
Senada dengan Yan, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Helmy Faishal menilai kehadiran Jenderal Dudung di raker DPR sangat penting. Apalagi, ada isu hubungan Panglima TNI Jenderal Andika dan Jenderal Dudung tidak harmonis.
“Panglima sudah hadir dan kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media di berbagai macam kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD," ujarnya.
"Saya kira ini harus kita clearkan mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan persatuan kita,” sambung Helmy.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun menjelaskan bahwa ada surat masuk dari Kemenham dan KSAD soal pendelegasian keduanya dalam raker Komisi I. Kata Meutya, Menhan Prabowo diwakili Wamenhan karena Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Filipina.
“Lalu, Kepala Staf melaksanakan kunjungan ke wilayah Kodam II Sriwijaya dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonif dan juga diwakilkan kepada Wakasad,” kata Meutya. (Pon)
Baca Juga:
Hasto Tanggapi Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum Projo
