Andika Pratama
MerahPutih.com - TNI AD buka suara soal tudingan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan pengaturan pengadaan proyek alutsista atau alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.
Sebelumnya, beredar informasi yang mengatakan bahwa proyek pengadaan alutsista di Angkatan Darat dikuasai oleh salah seorang sahabat KSAD. TNI AD pun membantahnya.
Baca Juga
Hendak Hadiri Kegiatan KSAD di Merauke, Perwira TNI Meninggal Kecelakaan
"Selaku KSAD Jenderal Dudung memimpin dan menjalankan organisasi secara profesional serta menaati semua aturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan alutsista," ucap Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/5).
Tatang menjelaskan mekanisme pengadaan alutsista TNI telah diatur dalam Permenhan No 14 Tahun 2020, dengan proses pemilihan Penyedia Alpalhankam dilakukan di Kemhan RI dan bukan di UO. Proses tersebut juga didampingi oleh lembaga audit baik internal maupun eksternal serta didampingi juga oleh BPKP dan LKPP.
Baca Juga
Brigjen Junior Tumilaar Kirim Surat Minta Pengampunan dari Tahanan, KSAD Bereaksi
Kata dia, KSAD tidak berdiri sendiri dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk memberikan proyek pengadaan alutsista tersebut kepada siapa pun.
Dengan demikian, isu penunjukan penyedia alpalhankam yang didasari oleh kedekatan terhadap salah satu pejabat itu berlebihan dan cenderung merupakan penggiringan opini.
"Informasi tersebut menyesatkan dan tidak melalui konfirmasi terlebih dahulu," ujarnya.
Atas beredarnya berita-berita itu, Kadispenad mengatakan bahwa pihak TNI AD akan melaporkan serta bekerja sama dengan Kementerian Kominfo RI dan pihak Kepolisian RI untuk melakukan penelusuran dan proses lanjutan informasi tersebut karena tidak disertai data dan fakta sehingga mencemarkan nama baik institusi TNI AD dan Kasad.
Kepada para awak media, Kadispenad meminta untuk konfirmasi kepada pihak TNI AD sebelum melakukan pemberitaan terkait TNI AD sehingga tidak terjadi penyampaian informasi yang salah kepada publik.
"Kita akan selalu terbuka dan transparan terkait informasi-informasi di lingkungan TNI AD," pungkas Tatang. (Knu)
Baca Juga
KSAD Peringatkan Anak Buah dan Keluarganya Tak Boleh Tolak Pemindahan Ibu Kota
