KSAD Peringatkan Anak Buah dan Keluarganya Tak Boleh Tolak Pemindahan Ibu Kota

MerahPutih.com - TNI Angkatan Darat kembali mematangkan rencana membentuk satuan-satuan setingkat komando distrik militer (kodim) di lokasi ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Satuan-satuan baru itu nantinya akan membantu pengamanan saat pembangunan infrastruktur di IKN berlangsung.

"Akan ada satuan-satuan kecil dalam rangka membantu proses pengamanan. Itu (satuan setingkat kodim) yang akan ditempatkan," tutur KSAD Jenderal Dudung Abdurachman kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/3).

Baca Juga:

Usul Mabes TNI-Polri Apit Istana IKN, Puan: Dipanggil Presiden, 10 Menit Harus Datang

TNI AD belum membahas pengembangan personel terkait rencana pembentukan satuan itu.

Isu terkait pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur jadi salah satu fokus pembahasan pada Rapat Pimpinan TNI AD 2022.

Dudung menyampaikan akan mengingatkan jajarannya beserta keluarga mereka untuk mendukung pemindahan IKN sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR.

Dukungan terhadap IKN, menurut Dudung, wajib untuk para prajurit TNI AD karena itu merupakan wujud sikap disiplin yang tunduk terhadap perintah pimpinan dan kebijakan pemerintah.

"Ada penekanan khusus kemarin dari Bapak Presiden masalah di WA grup yang masih membicarakan tentang IKN," jelas pria yang dikenal memiliki album musik ini.

Baca Juga:

Disinggung Jokowi, TNI Janji Tertibkan Anggotanya

Prinsipnya, lanjut Dudung, TNI AD mendukung penuh program pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

"Ini sudah final sehingga apa pun nanti yang akan terjadi proses pemindahan TNI AD akan mengikuti dan kita juga akan mempersiapkan untuk pindah ke Kalimantan," ujar Dudung yang juga mantan Pangdam Jaya dan Gubernur AKMIL ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung pembicaraan WhatsApp grup TNI-Polri terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jokowi menilai, kehadiran WhatsApp grup yang membicarakan politik bisa merugikan.

"Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah bisa tidak diperdebatkan. Kalau di sipil silakan," lanjutnya. (Knu)

Baca Juga:

Ketua DPR Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI-Polri