Ketua DPR Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI-Polri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 01 Maret 2022
Ketua DPR Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI-Polri

Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan pembekalan di Rapim TNI-Polri Tahun 2022, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022). ANTARA/HO-DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Ia menyampaikan usulnya mengenai lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri di IKN Nusantara.

Saat memberikan pembekalan kepada komando utama (Kotama) TNI-Polri, Puan menceritakan pengalamannya meninjau lokasi IKN Nusantara. Ia menegaskan kehadirannya ke IKN pada 16 Februari lalu sebagai bentuk pengawalan legislatif setelah UU IKN resmi disahkan.

Baca Juga:

Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru

“Saat saya mendapat pemaparan lokasi Istana Negara, gedung pemerintahan, dan lain sebagainya, yang saya tanya malah Mabes TNI dan Mabes Polri di mana,” kata Puan dalam Rapim TNI-Polri yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3).

Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hadir menjelaskan, Mabes TNI berada di sisi depan Istana. Namun, Mabes Polri posisinya berada di bagian bawah Istana dan Mabes TNI.

Menurut Puan, seharusnya lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri sejajar. Puan juga menyarankan lokasi kedua markas besar dua institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut sebaiknya berdekatan dengan Istana.

“Pendapat saya harusnya berdekatan dan posisi Mabes TNI dan Mabes Polri mengapit Istana Negara sehingga ketika koordinasi dan jika perlu BKO menjadi mudah,” ujarnya.

Posisi Mabes TNI dan Mabes Polri yang berdekatan pun dinilai akan mengoptimalkan sinergitas kedua instansi. Sebab bila lokasinya terpisah cukup jauh, koordinasi antara TNI dan Polri akan mudah terkendala.

Lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri yang jauh dari Istana Negara disebut Puan akan sama seperti di Jakarta. Sebab Mabes TNI yang berada di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sangat jauh dengan Istana yang lokasinya di Jakarta Pusat.

“Artinya presiden panggil Panglima TNI dan Kapolri harus datang dalam 10 menit. Kalau bisa tinggal jalan kaki,” sebut Puan.

Baca Juga:

Penundaan Pemilu, IKN Nusantara dan Skema Pemilihan Presiden Dipilih MPR

Tak hanya itu, Ketua DPR juga menyoroti perlunya pangkalan udara TNI di dekat pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sebab berdasarkan rencana, untuk kawasan IKN akan memanfaatkan bandara di Balikpapan.

“Hanya nanti katanya akan dibuat airport dekat Istana untuk VIP. Kalau menurut saya lebih baik airport VIP ini sekaligus dibangun lanud sehingga ada pertahanan udara di IKN,” ujar Puan.

Panglima TNI Jenderal Andika yang turut mendampingi Puan saat meninjau IKN juga sepakat dengan usul itu. Sebab jika ada lanud di kawasan KIPP IKN, Panglima TNI akan lebih mudah ketika menurunkan pasukan.

Untuk itu, mantan Menko PMK ini meminta agar TNI dan Polri lebih mengoordinasikan mengenai lokasi mabes di IKN secara lebih mendalam. Puan mengingatkan, posisi TNI dan Polri yang strategis penting mendapat prioritas.

“Jangan sampai nanti yang lain sudah jadi, TNI dan Polri ketinggalan. Nanti juga ini akan menjadi perhatian karena penganggarannya akan dibahas di DPR,” ungkap cucu proklamator RI Bung Karno itu.

“Saya enggak akan setujui bila hal-hal detail seperti ini belum jelas betul,” tambah Puan.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku sempat ditanya oleh panitia pembangunan IKN mengapa dirinya sampai memperhatikan hal detail seperti itu.

“Mungkin karena perempuan makanya hal-hal detail menjadi perhatian saya,” imbuhnya. (Pon)

Baca Juga:

Seniman Bimbo Buatkan Lagu Bertema IKN

#Puan Maharani #IKN Nusantara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
Karhutla Bukit Tengkorak ke Kawasan Inti IKN Tinggal 20 KM, Pasukan Darat-Udara Siaga
Kebakaran lahan di Bukit Tengkorak makin mendekati Kawasan Inti IKN. OIKN dan tim gabungan siap siaga benteng pertahanan darat. Simak berita selengkapnya!
Wisnu Cipto - Selasa, 15 September 2026
Karhutla Bukit Tengkorak ke Kawasan Inti IKN Tinggal 20 KM, Pasukan Darat-Udara Siaga
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
Otorita IKN Minta Anggaran Rp 22,5 Triliun, Menkeu Ngaku Perlu Pendalaman
Purbaya menyampaikan belum bisa memutuskan karena perlu melakukan pendalaman terlebih dahulu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
Otorita IKN Minta Anggaran Rp 22,5 Triliun, Menkeu Ngaku Perlu Pendalaman
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Bagikan