Ketua DPR Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI-Polri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 01 Maret 2022
Ketua DPR Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI-Polri

Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan pembekalan di Rapim TNI-Polri Tahun 2022, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022). ANTARA/HO-DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Ia menyampaikan usulnya mengenai lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri di IKN Nusantara.

Saat memberikan pembekalan kepada komando utama (Kotama) TNI-Polri, Puan menceritakan pengalamannya meninjau lokasi IKN Nusantara. Ia menegaskan kehadirannya ke IKN pada 16 Februari lalu sebagai bentuk pengawalan legislatif setelah UU IKN resmi disahkan.

Baca Juga:

Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru

“Saat saya mendapat pemaparan lokasi Istana Negara, gedung pemerintahan, dan lain sebagainya, yang saya tanya malah Mabes TNI dan Mabes Polri di mana,” kata Puan dalam Rapim TNI-Polri yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3).

Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hadir menjelaskan, Mabes TNI berada di sisi depan Istana. Namun, Mabes Polri posisinya berada di bagian bawah Istana dan Mabes TNI.

Menurut Puan, seharusnya lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri sejajar. Puan juga menyarankan lokasi kedua markas besar dua institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut sebaiknya berdekatan dengan Istana.

“Pendapat saya harusnya berdekatan dan posisi Mabes TNI dan Mabes Polri mengapit Istana Negara sehingga ketika koordinasi dan jika perlu BKO menjadi mudah,” ujarnya.

Posisi Mabes TNI dan Mabes Polri yang berdekatan pun dinilai akan mengoptimalkan sinergitas kedua instansi. Sebab bila lokasinya terpisah cukup jauh, koordinasi antara TNI dan Polri akan mudah terkendala.

Lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri yang jauh dari Istana Negara disebut Puan akan sama seperti di Jakarta. Sebab Mabes TNI yang berada di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sangat jauh dengan Istana yang lokasinya di Jakarta Pusat.

“Artinya presiden panggil Panglima TNI dan Kapolri harus datang dalam 10 menit. Kalau bisa tinggal jalan kaki,” sebut Puan.

Baca Juga:

Penundaan Pemilu, IKN Nusantara dan Skema Pemilihan Presiden Dipilih MPR

Tak hanya itu, Ketua DPR juga menyoroti perlunya pangkalan udara TNI di dekat pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sebab berdasarkan rencana, untuk kawasan IKN akan memanfaatkan bandara di Balikpapan.

“Hanya nanti katanya akan dibuat airport dekat Istana untuk VIP. Kalau menurut saya lebih baik airport VIP ini sekaligus dibangun lanud sehingga ada pertahanan udara di IKN,” ujar Puan.

Panglima TNI Jenderal Andika yang turut mendampingi Puan saat meninjau IKN juga sepakat dengan usul itu. Sebab jika ada lanud di kawasan KIPP IKN, Panglima TNI akan lebih mudah ketika menurunkan pasukan.

Untuk itu, mantan Menko PMK ini meminta agar TNI dan Polri lebih mengoordinasikan mengenai lokasi mabes di IKN secara lebih mendalam. Puan mengingatkan, posisi TNI dan Polri yang strategis penting mendapat prioritas.

“Jangan sampai nanti yang lain sudah jadi, TNI dan Polri ketinggalan. Nanti juga ini akan menjadi perhatian karena penganggarannya akan dibahas di DPR,” ungkap cucu proklamator RI Bung Karno itu.

“Saya enggak akan setujui bila hal-hal detail seperti ini belum jelas betul,” tambah Puan.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku sempat ditanya oleh panitia pembangunan IKN mengapa dirinya sampai memperhatikan hal detail seperti itu.

“Mungkin karena perempuan makanya hal-hal detail menjadi perhatian saya,” imbuhnya. (Pon)

Baca Juga:

Seniman Bimbo Buatkan Lagu Bertema IKN

#Puan Maharani #IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Tahun 2025 sapi kurban dari Presiden Prabowo jenis Simental dengan bobot sekitar satu ton. Untuk Idul Adha tahun ini jenis limosin beratnya 950 kilogram
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Putusan MK soal status DKJ tidak menghentikan pembangunan IKN. IKN diarahkan sebagai pusat pemerintahan strategis dan green capital Indonesia.
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan pada transportasi kereta api, menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Indonesia
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Puan menegaskan proses legislasi tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak menutup akses publik.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Bagikan