Ketua DPR Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI-Polri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 01 Maret 2022
Ketua DPR Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI-Polri

Ketua DPR Puan Maharani saat memberikan pembekalan di Rapim TNI-Polri Tahun 2022, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022). ANTARA/HO-DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Ia menyampaikan usulnya mengenai lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri di IKN Nusantara.

Saat memberikan pembekalan kepada komando utama (Kotama) TNI-Polri, Puan menceritakan pengalamannya meninjau lokasi IKN Nusantara. Ia menegaskan kehadirannya ke IKN pada 16 Februari lalu sebagai bentuk pengawalan legislatif setelah UU IKN resmi disahkan.

Baca Juga:

Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru

“Saat saya mendapat pemaparan lokasi Istana Negara, gedung pemerintahan, dan lain sebagainya, yang saya tanya malah Mabes TNI dan Mabes Polri di mana,” kata Puan dalam Rapim TNI-Polri yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3).

Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hadir menjelaskan, Mabes TNI berada di sisi depan Istana. Namun, Mabes Polri posisinya berada di bagian bawah Istana dan Mabes TNI.

Menurut Puan, seharusnya lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri sejajar. Puan juga menyarankan lokasi kedua markas besar dua institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut sebaiknya berdekatan dengan Istana.

“Pendapat saya harusnya berdekatan dan posisi Mabes TNI dan Mabes Polri mengapit Istana Negara sehingga ketika koordinasi dan jika perlu BKO menjadi mudah,” ujarnya.

Posisi Mabes TNI dan Mabes Polri yang berdekatan pun dinilai akan mengoptimalkan sinergitas kedua instansi. Sebab bila lokasinya terpisah cukup jauh, koordinasi antara TNI dan Polri akan mudah terkendala.

Lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri yang jauh dari Istana Negara disebut Puan akan sama seperti di Jakarta. Sebab Mabes TNI yang berada di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sangat jauh dengan Istana yang lokasinya di Jakarta Pusat.

“Artinya presiden panggil Panglima TNI dan Kapolri harus datang dalam 10 menit. Kalau bisa tinggal jalan kaki,” sebut Puan.

Baca Juga:

Penundaan Pemilu, IKN Nusantara dan Skema Pemilihan Presiden Dipilih MPR

Tak hanya itu, Ketua DPR juga menyoroti perlunya pangkalan udara TNI di dekat pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sebab berdasarkan rencana, untuk kawasan IKN akan memanfaatkan bandara di Balikpapan.

“Hanya nanti katanya akan dibuat airport dekat Istana untuk VIP. Kalau menurut saya lebih baik airport VIP ini sekaligus dibangun lanud sehingga ada pertahanan udara di IKN,” ujar Puan.

Panglima TNI Jenderal Andika yang turut mendampingi Puan saat meninjau IKN juga sepakat dengan usul itu. Sebab jika ada lanud di kawasan KIPP IKN, Panglima TNI akan lebih mudah ketika menurunkan pasukan.

Untuk itu, mantan Menko PMK ini meminta agar TNI dan Polri lebih mengoordinasikan mengenai lokasi mabes di IKN secara lebih mendalam. Puan mengingatkan, posisi TNI dan Polri yang strategis penting mendapat prioritas.

“Jangan sampai nanti yang lain sudah jadi, TNI dan Polri ketinggalan. Nanti juga ini akan menjadi perhatian karena penganggarannya akan dibahas di DPR,” ungkap cucu proklamator RI Bung Karno itu.

“Saya enggak akan setujui bila hal-hal detail seperti ini belum jelas betul,” tambah Puan.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku sempat ditanya oleh panitia pembangunan IKN mengapa dirinya sampai memperhatikan hal detail seperti itu.

“Mungkin karena perempuan makanya hal-hal detail menjadi perhatian saya,” imbuhnya. (Pon)

Baca Juga:

Seniman Bimbo Buatkan Lagu Bertema IKN

#Puan Maharani #IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Ketua DPR Puan Ingatkan TNI Tingkatkan Kekuatan Teknologi dan SDM Menuju Indonesia Emas
Penguatan TNI tidak boleh dilepaskan dari misi utama pertahanan rakyat semesta, memastikan setiap kebijakan pertahanan memberi dampak langsung terhadap rasa aman dan kesejahteraan masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Oktober 2025
Ketua DPR Puan Ingatkan TNI Tingkatkan Kekuatan Teknologi dan SDM Menuju Indonesia Emas
Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Indonesia
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Indonesia
Ketua DPR Dorong Prabowo Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG
Program MBG harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh imbas maraknya kasus keracunan yang dialami penerima manfaat.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
Ketua DPR Dorong Prabowo Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG
Indonesia
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
 Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Indonesia
Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Jawab Kritik Rakyat dengan Kerja Nyata
Ketua DPR RI sebut apa pun cara dan bentuk kritik tetap harus dipandang sebagai suara rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Jawab Kritik Rakyat dengan Kerja Nyata
Indonesia
Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny Renggut Tiga Nyawa, Puan Maharani Minta Negara Tidak Abai
Negara harus hadir memastikan setiap proses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny Renggut Tiga Nyawa, Puan Maharani Minta Negara Tidak Abai
Indonesia
Ponpes Al Khoziny Roboh, Puan Minta Jangan Abai Soal Kualitas Bangunan Sarana Pendidikan Anak
Pondok pesantren menampung jutaan santri di seluruh Indonesia. Fasilitas mereka harus aman dan terlindungi dari risiko bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025
Ponpes Al Khoziny Roboh, Puan Minta Jangan Abai Soal Kualitas Bangunan Sarana Pendidikan Anak
Bagikan