Usul Mabes TNI-Polri Apit Istana IKN, Puan: Dipanggil Presiden, 10 Menit Harus Datang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 02 Maret 2022
Usul Mabes TNI-Polri Apit Istana IKN, Puan: Dipanggil Presiden, 10 Menit Harus Datang

Ketua DPR, Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rancangan pembangunan Ibu Kita Negara (IKN) di Kalimantan Timur tengah dimatangkan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengusulkan pembangunan Istana Negara di ibu kota negara nanti diapit Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di kanan kirinya.

Menurut Puan, pembangunan Mabes Polri dan TNI dekat Istana itu untuk memudahkan proses koordinasi dengan Istana, sekaligus mengoptimalkan sinergitas kedua institusi nonsipil itu. “Sehingga ketika akan melakukan koordinasi dan jika perlu BKO (bawah kendali operasi) menjadi mudah," kata dia, dalam keterangan resmi, Rabu (2/3).

Baca Juga:

Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru

Puan menambahkan jika Lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri yang jauh dari Istana Negara disebut Puan akan sama seperti di Jakarta. TNI berada di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sangat jauh dengan Istana yang lokasinya di Jakarta Pusat.

"Artinya jika presiden panggil Panglima TNI dan Kapolri harus datang dalam 10 menit. Kalau bisa tinggal jalan kaki,” imbuh putri sulung Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu.


Ketua DPR juga menyoroti perlunya pangkalan udara TNI di dekat pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sebab berdasarkan rencana, bandara untuk kawasan IKN akan memanfaatkan Bandara di Balikpapan. “Kalau menurut saya lebih baik airport VIP ini sekaligus dibangun Lanud sehingga ada pertahanan udara di IKN,” ujar dia.

Baca Juga:

Seniman Bimbo Buatkan Lagu Bertema IKN



Jika ada Lanud di kawasan KIPP IKN, kata Puan, Panglima TNI akan lebih mudah ketika menurunkan pasukan. Dia juga meminta TNI dan Polri lebih mengkoordinasikan mengenai lokasi Mabes di IKN secara lebih mendalam.

“Jangan sampai nanti yang lain sudah jadi, TNI dan Polri ketinggalan. Nanti juga ini akan menjadi perhatian, karena penganggarannya akan dibahas di DPR,” tutup petinggi PDIP itu. (Knu)

Baca Juga

Jokowi Sebut yang Senang Berjalan Kaki Cocok Pindah ke Ibu Kota Baru

#IKN Nusantara #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Tahun 2025 sapi kurban dari Presiden Prabowo jenis Simental dengan bobot sekitar satu ton. Untuk Idul Adha tahun ini jenis limosin beratnya 950 kilogram
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Putusan MK soal status DKJ tidak menghentikan pembangunan IKN. IKN diarahkan sebagai pusat pemerintahan strategis dan green capital Indonesia.
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan