Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo berbicara soal proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat menghadiri acara peresmian kantor DPP NasDem di Jakarta.
Jokowi menjelaskan, konsep ibu kota yang diberi nama Nusantara itu akan memprioritaskan pejalan kaki yaitu smart forest city.
"Jadi yang pertama itu yang senang berjalan kaki itu silakan pindah ke ibu kota baru," kata Jokowi dalam acara peresmian NasDem Tower di Jakarta Pusat, Selasa (22/2).
Baca Juga:
Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau
Jokowi mengatakan, ibu kota baru akan memberikan prioritas kepada yang pertama adalah pejalan kaki, kedua yang naik sepeda, dan ketiga pengguna transportasi umum.
"Jadi yang pertama itu yang senang pejalan kaki, itu silakan pindah ke ibu kota baru. Yang senang bersepeda juga, yang ingin sehat juga pindahlah ke ibu kota baru," ujar ayah tiga orang anak ini.
Dia mengatakan, anggaran pembangunan kawasan inti, yakni Istana dan gedung-gedung kementerian IKN, berasal dari APBN.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, 20 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara berasal dari APBN. Sebesar 80 persennya berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) hingga investor.
Mantan Gubernur DKI dan Wali Kota Solo ini menilai, pemindahan ibu kota negara sudah selesai secara politik karena sudah disahkan di DPR dengan disetujui delapan fraksi. Karena itu, menurutnya, tidak perlu dipertentangkan lagi.
Baca Juga:
Jokowi lantas menegaskan, saat ini IKN sudah disahkan di DPR serta mendapat persetujuan delapan dari sembilan fraksi yang ada di parlemen.
"Jadi, kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya," kata Jokowi.
Jokowi lantas membeberkan alasan dasar pemindahan ibu kota.
Menurutnya, setengah populasi masyarakat Indonesia hanya berputar di Jawa, sehingga ada ketimpangan ekonomi dan infrastruktur.
"Kalau kita lihat populasi, itu 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau," ujarnya.
Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta, sehingga magnet seluruh pulau ke kota metropolitan itu. Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Pulau Jawa.
"Yang terjadi adalah ketimpangan antarwilayah, ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa," lanjutnya.
Ia juga menyebut gagasan pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden Sukarno.
Saat itu, kata Jokowi, Sukarno berkeinginan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya meski tidak terealisasikan karena gejolak politik.
Bukan hanya Sukarno, Jokowi menyebut gagasan pemindahan ibu kota juga terjadi di era Presiden Soeharto. Meski titik lokasi pemindahannya masih berada di Jonggol, Jawa Barat.
"Sehingga kajian-kajian sudah ada sebelumnya, sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial," tuturnya. (Knu)
Baca Juga:
