Jokowi Sebut yang Senang Berjalan Kaki Cocok Pindah ke Ibu Kota Baru
Tangkapan layar - Presiden Jokowi dalam peresmian Nasdem Tower yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (22/2). (ANTARA/Indra Arief)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo berbicara soal proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat menghadiri acara peresmian kantor DPP NasDem di Jakarta.
Jokowi menjelaskan, konsep ibu kota yang diberi nama Nusantara itu akan memprioritaskan pejalan kaki yaitu smart forest city.
"Jadi yang pertama itu yang senang berjalan kaki itu silakan pindah ke ibu kota baru," kata Jokowi dalam acara peresmian NasDem Tower di Jakarta Pusat, Selasa (22/2).
Baca Juga:
Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau
Jokowi mengatakan, ibu kota baru akan memberikan prioritas kepada yang pertama adalah pejalan kaki, kedua yang naik sepeda, dan ketiga pengguna transportasi umum.
"Jadi yang pertama itu yang senang pejalan kaki, itu silakan pindah ke ibu kota baru. Yang senang bersepeda juga, yang ingin sehat juga pindahlah ke ibu kota baru," ujar ayah tiga orang anak ini.
Dia mengatakan, anggaran pembangunan kawasan inti, yakni Istana dan gedung-gedung kementerian IKN, berasal dari APBN.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, 20 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara berasal dari APBN. Sebesar 80 persennya berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) hingga investor.
Mantan Gubernur DKI dan Wali Kota Solo ini menilai, pemindahan ibu kota negara sudah selesai secara politik karena sudah disahkan di DPR dengan disetujui delapan fraksi. Karena itu, menurutnya, tidak perlu dipertentangkan lagi.
Baca Juga:
Jokowi lantas menegaskan, saat ini IKN sudah disahkan di DPR serta mendapat persetujuan delapan dari sembilan fraksi yang ada di parlemen.
"Jadi, kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya," kata Jokowi.
Jokowi lantas membeberkan alasan dasar pemindahan ibu kota.
Menurutnya, setengah populasi masyarakat Indonesia hanya berputar di Jawa, sehingga ada ketimpangan ekonomi dan infrastruktur.
"Kalau kita lihat populasi, itu 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau," ujarnya.
Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta, sehingga magnet seluruh pulau ke kota metropolitan itu. Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Pulau Jawa.
"Yang terjadi adalah ketimpangan antarwilayah, ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa," lanjutnya.
Ia juga menyebut gagasan pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden Sukarno.
Saat itu, kata Jokowi, Sukarno berkeinginan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya meski tidak terealisasikan karena gejolak politik.
Bukan hanya Sukarno, Jokowi menyebut gagasan pemindahan ibu kota juga terjadi di era Presiden Soeharto. Meski titik lokasi pemindahannya masih berada di Jonggol, Jawa Barat.
"Sehingga kajian-kajian sudah ada sebelumnya, sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial," tuturnya. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya