Jokowi Sebut yang Senang Berjalan Kaki Cocok Pindah ke Ibu Kota Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 Februari 2022
Jokowi Sebut yang Senang Berjalan Kaki Cocok Pindah ke Ibu Kota Baru

Tangkapan layar - Presiden Jokowi dalam peresmian Nasdem Tower yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (22/2). (ANTARA/Indra Arief)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo berbicara soal proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat menghadiri acara peresmian kantor DPP NasDem di Jakarta.

Jokowi menjelaskan, konsep ibu kota yang diberi nama Nusantara itu akan memprioritaskan pejalan kaki yaitu smart forest city.

"Jadi yang pertama itu yang senang berjalan kaki itu silakan pindah ke ibu kota baru," kata Jokowi dalam acara peresmian NasDem Tower di Jakarta Pusat, Selasa (22/2).

Baca Juga:

Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau

Jokowi mengatakan, ibu kota baru akan memberikan prioritas kepada yang pertama adalah pejalan kaki, kedua yang naik sepeda, dan ketiga pengguna transportasi umum.

"Jadi yang pertama itu yang senang pejalan kaki, itu silakan pindah ke ibu kota baru. Yang senang bersepeda juga, yang ingin sehat juga pindahlah ke ibu kota baru," ujar ayah tiga orang anak ini.

Dia mengatakan, anggaran pembangunan kawasan inti, yakni Istana dan gedung-gedung kementerian IKN, berasal dari APBN.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, 20 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara berasal dari APBN. Sebesar 80 persennya berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) hingga investor.

Mantan Gubernur DKI dan Wali Kota Solo ini menilai, pemindahan ibu kota negara sudah selesai secara politik karena sudah disahkan di DPR dengan disetujui delapan fraksi. Karena itu, menurutnya, tidak perlu dipertentangkan lagi.

Baca Juga:

Reputasi Jokowi Dipertaruhkan Bangun IKN Nusantara

Jokowi lantas menegaskan, saat ini IKN sudah disahkan di DPR serta mendapat persetujuan delapan dari sembilan fraksi yang ada di parlemen.

"Jadi, kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya," kata Jokowi.

Jokowi lantas membeberkan alasan dasar pemindahan ibu kota.

Menurutnya, setengah populasi masyarakat Indonesia hanya berputar di Jawa, sehingga ada ketimpangan ekonomi dan infrastruktur.

"Kalau kita lihat populasi, itu 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau," ujarnya.

Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta, sehingga magnet seluruh pulau ke kota metropolitan itu. Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Pulau Jawa.

"Yang terjadi adalah ketimpangan antarwilayah, ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa," lanjutnya.

Ia juga menyebut gagasan pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden Sukarno.

Saat itu, kata Jokowi, Sukarno berkeinginan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya meski tidak terealisasikan karena gejolak politik.

Bukan hanya Sukarno, Jokowi menyebut gagasan pemindahan ibu kota juga terjadi di era Presiden Soeharto. Meski titik lokasi pemindahannya masih berada di Jonggol, Jawa Barat.

"Sehingga kajian-kajian sudah ada sebelumnya, sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Bandara di IKN Nusantara Seluas Adi Sutjipto

#Pemindahan Ibu Kota #IKN Nusantara #Presiden Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Ada permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan VIP menjadi bandara umum.
Dwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Indonesia
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
, lima batalyon baru itu akan ditempatkan di Jakarta, Lampung, Ambon, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Natuna.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN.”
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
Indonesia
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Indonesia
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Bagikan