Jokowi Sebut yang Senang Berjalan Kaki Cocok Pindah ke Ibu Kota Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 Februari 2022
Jokowi Sebut yang Senang Berjalan Kaki Cocok Pindah ke Ibu Kota Baru

Tangkapan layar - Presiden Jokowi dalam peresmian Nasdem Tower yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (22/2). (ANTARA/Indra Arief)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo berbicara soal proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat menghadiri acara peresmian kantor DPP NasDem di Jakarta.

Jokowi menjelaskan, konsep ibu kota yang diberi nama Nusantara itu akan memprioritaskan pejalan kaki yaitu smart forest city.

"Jadi yang pertama itu yang senang berjalan kaki itu silakan pindah ke ibu kota baru," kata Jokowi dalam acara peresmian NasDem Tower di Jakarta Pusat, Selasa (22/2).

Baca Juga:

Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau

Jokowi mengatakan, ibu kota baru akan memberikan prioritas kepada yang pertama adalah pejalan kaki, kedua yang naik sepeda, dan ketiga pengguna transportasi umum.

"Jadi yang pertama itu yang senang pejalan kaki, itu silakan pindah ke ibu kota baru. Yang senang bersepeda juga, yang ingin sehat juga pindahlah ke ibu kota baru," ujar ayah tiga orang anak ini.

Dia mengatakan, anggaran pembangunan kawasan inti, yakni Istana dan gedung-gedung kementerian IKN, berasal dari APBN.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, 20 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara berasal dari APBN. Sebesar 80 persennya berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) hingga investor.

Mantan Gubernur DKI dan Wali Kota Solo ini menilai, pemindahan ibu kota negara sudah selesai secara politik karena sudah disahkan di DPR dengan disetujui delapan fraksi. Karena itu, menurutnya, tidak perlu dipertentangkan lagi.

Baca Juga:

Reputasi Jokowi Dipertaruhkan Bangun IKN Nusantara

Jokowi lantas menegaskan, saat ini IKN sudah disahkan di DPR serta mendapat persetujuan delapan dari sembilan fraksi yang ada di parlemen.

"Jadi, kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya," kata Jokowi.

Jokowi lantas membeberkan alasan dasar pemindahan ibu kota.

Menurutnya, setengah populasi masyarakat Indonesia hanya berputar di Jawa, sehingga ada ketimpangan ekonomi dan infrastruktur.

"Kalau kita lihat populasi, itu 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau," ujarnya.

Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta, sehingga magnet seluruh pulau ke kota metropolitan itu. Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Pulau Jawa.

"Yang terjadi adalah ketimpangan antarwilayah, ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa," lanjutnya.

Ia juga menyebut gagasan pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden Sukarno.

Saat itu, kata Jokowi, Sukarno berkeinginan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya meski tidak terealisasikan karena gejolak politik.

Bukan hanya Sukarno, Jokowi menyebut gagasan pemindahan ibu kota juga terjadi di era Presiden Soeharto. Meski titik lokasi pemindahannya masih berada di Jonggol, Jawa Barat.

"Sehingga kajian-kajian sudah ada sebelumnya, sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Bandara di IKN Nusantara Seluas Adi Sutjipto

#Pemindahan Ibu Kota #IKN Nusantara #Presiden Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Indonesia
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Indonesia
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
 Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Sebuah kabar beredar di media sosial bahwa Gibran meminta ormas meminta sedekah demi membantu pemerintah membangun Ibu kota Nusantara (IKN).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Bagikan