Selvi Purwanti
MerahPutih Megapolitan - Praktik pencaloan penitipan siswa pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) justru dimotori dari unsur oknum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) seperti DPRD, kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Ihwal demikian kian mencuat setelah beberapa pihak sekolah tingkat menengah ke atas negeri dipaksa oleh oknum tersebut untuk menitipkan siswa meski kegiatan belajar mengajar sudah dimulai.
SMA Negeri 2 Depok, Jawa Barat, Jumat (5/8). (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)
"Ada beberapa orang tua yang datang ke sini menanyakan anaknya. Mereka bilang sudah membayar ke oknum LSM," jelas Wakil Kepala SMAN 2, Agus Suparman kepada beberapa awak media di SMAN 2, Jalan Gede Raya, Depok, Jawa Barat, Jumat (5/8).
Selain LSM, tambah Agus, campur tangan pihak lain seperti oknum DPRD, TNI, kejaksaan, dan polisi juga membuat repot sekolahan bersangkutan.
Bahkan, dengan pongahnya beberapa oknum tersebut menyebutkan identitas mereka kepada pihak sekolah. "Mereka menyebut nama mereka agar anaknya dapat diterima di sini," tambah Agus.
Meski demikian, Agus juga menegaskan tetap menolak siswa-siswa tersebut dengan alasan apa pun. Karena itu, Agus berharap antara pihak sekolah dan Muspida mau bekerja sama dalam mengatasi masalah yang sudah menjadi sengkarut ini
"Ada penyelesaian yang baik. Dan kami pun tetap pada konsisten kami dengan tidak menerima siswa titipan itu," pungkasnya. (Ard)
BACA JUGA:
